Respon Surat ke FATF, Purbaya Tegaskan Patriot Bond Bukan Sarana Pencucian Uang

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah anggapan bahwa penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dapat menjadi sarana pencucian uang (money laundry).

Penegasan tersebut disampaikan Purbaya sebagai respons atas surat yang dikirim Koalisi Sipil Danantara Monitor kepada Financial Action Task Force (FATF). 

Dalam surat itu, koalisi meminta FATF meninjau ketentuan Pasal 50A dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menjadi dasar penerbitan kedua instrumen tersebut.

Menurut Purbaya, penerbitan instrumen seperti Patriot Bond bukanlah hal baru karena sejumlah negara telah lebih dulu menerapkannya. Ia bahkan menyinggung Singapura yang memiliki pengaruh besar di FATF.

“Salah satu pemain utama di FATF, ketua sebelumnya adalah Singapura. Jadi mereka mempunyai peran yang kuat sekali di FATF,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya menegaskan bahwa penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak bisa langsung dikaitkan dengan praktik pencucian uang.

“Jadi ini bukan mencuci uang. Negara lain banyak melakukan ini lebih dahulu daripada kita. Coba lihat yang saya bilang pemain utamanya tadi. Jadi ya tidak apa-apa, kita lihat saja seperti apa. Jalani saja," ujarnya.

Ia justru menyoroti masih adanya dana hasil tindak pidana korupsi dari Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

"Jadi begini, Anda tahu uang korupsi kita taruh di mana? Itu kira-kira jawabannya," ucapnya.

Baca Juga: Tak Cuma Pemerintah, Patriot Bond Jadi Penentu Kredibilitas Danantara Indonesia di Mata Investor

Baca Juga: Purbaya Ajukan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ke DPR

Mengenai potensi dampak polemik tersebut terhadap status Indonesia sebagai anggota FATF, Purbaya menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya tidak tahu, saya serahkan ke PPATK yang mengerti. Kalau saya, jalankan kebijakan presiden seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai setiap kebijakan pemerintah perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak dalam perspektif hitam-putih semata.

"Begini, dunia itu tidak hitam putih. Kita jangan sampai dirugikan terlalu banyak saja," tuturnya.