Hotman Paris Minta Maaf ke Presiden Prabowo, Kapolri, hingga Jaksa Agung, 'Tidak Ada Keterlibatan Politik Apapun'

Advokat senior Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

Langkah ini diambil menyusul polemik dan sorotan publik atas pernyataannya dalam konferensi pers mendampingi kliennya, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

"Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, Halo Bapak Jaksa Agung, Halo Bapak Kapolri, Halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampidsus di Kejaksaan Agung," ujar Hotman melalui keterangannya.

Hotman menegaskan bahwa seluruh ungkapan yang ia sampaikan mendampingi Febrie itu murni berlandaskan posisinya sebagai penasihat hukum.

Ia membantah tuduhan yang menyebut dirinya memiliki agenda politik tertentu atau sengaja membawa-bawa nama pejabat negara untuk mengintervensi hukum.

"Apa pun yang saya ucapkan, murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apa pun. Murni hanya skill sebagai pengacara yang tugasnya berusaha melindungi kliennya secara hukum," tegasnya.

Ia pun menutup keterangannya dengan kembali menyampaikan permohonan maaf setulusnya kepada Kepala Negara dan jajaran pimpinan aparat penegak hukum.

"Sekali lagi Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Sekian dan terima kasih," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pascapemeriksaan kasus dugaan korupsi dan TPPU pada Jumat (17/7/2026), Hotman sempat membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto di hadapan awak media. Hotman mengklaim Febrie Adriansyah sebagai sosok Jampidsus yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo.

Ia menyinggung keberhasilan Febrie saat menjabat Ketua Pelaksana Satgas PKH yang diklaim berhasil mengembalikan kerugian negara mencapai Rp430 triliun.

Pernyataan tersebut sempat menuai respons keras dan teguran dari berbagai pihak, termasuk dari DPP Partai Gerindra yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi penegakan hukum.