PDIP 'Haramkan' Kader Ikut-ikutan Ngurus MBG, Kalau Nekat...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap tegas dengan melarang seluruh kadernya terlibat dalam pengelolaan program tersebut. Larangan itu karena program tersebut dinilai murni untuk kepentingan masyarakat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak ingin ada kader yang menjadikan program pemerintah sebagai ruang mencari keuntungan maupun menimbulkan konflik kepentingan.

"Program ini ditujukan untuk rakyat, kita tidak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat," kata Hasto di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, dikutip dari Antara, Selasa (21/7/2026).

Menurut Hasto, instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh kader PDIP sejak awal program MBG dijalankan.

Baca Juga: Prabowo Ngaku Baru Sadar Persoalan Indonesia Sebegitu Banyak dan Parahnya

Ia mengungkapkan, PDIP bahkan telah mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah itu diambil setelah muncul pernyataan mantan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang yang menyebut seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan maupun pengelolaan SPPG.

"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program tersebut, maka kami berkirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali," ujarnya.

Hasto menegaskan, apabila nantinya ditemukan kader PDIP yang tetap nekat terlibat dalam program tersebut, partai akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan sebelum menentukan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

Baca Juga: Indonesia Not Bad! Prabowo Pamer Kerja Nyata: Tunjukkan Negara Mana yang Seperti Kita?

Di sisi lain, ia menegaskan PDIP tidak menolak substansi Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak merupakan kebijakan yang baik dan patut didukung.

Namun demikian, Hasto menilai masih ada sejumlah aspek dalam implementasi program yang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.

"Yang dikritik oleh PDI Perjuangan sejak awal adalah metodologi, pendekatan, dan pelaksanaannya. Gagasannya baik, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi," ucapnya.