Dialog Bukan Peluru: Hasto PDIP Tegaskan Jalan Damai untuk Aceh

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritisi tindakan aparat keamanan yang dianggap berlebihan saat insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh ke-21.

Usai menghadiri upacara HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026), Hasto menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final dan diakui secara internasional. Namun ia mengingatkan, aparat seharusnya tetap tenang dan mempertimbangkan aspek sosial serta politik lokal sebelum bertindak.

Hasto menyoroti laporan adanya tembakan peringatan di sekitar tempat ibadah saat aparat merespons pengibaran bendera. 

"Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks," tegasnya, dikutip Selasa (18/8).

Ia mengingatkan bahwa perdamaian di Aceh lahir dari proses panjang pascatsunami, sehingga penyampaian aspirasi masyarakat semestinya ditempuh lewat mediasi bersama tokoh agama dan pemimpin lokal, bukan dengan pendekatan represif.

"Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya," ujarnya.

Selain itu, Hasto juga menyinggung problem administratif di daerah, seperti pemotongan anggaran transfer yang tidak selalu dilaporkan secara transparan kepada presiden.

Baca Juga: Soal Upah Kupas Bawang, Politikus PDIP: Bisa Rp210 Juta per Bulan

PDIP, kata Hasto, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan musyawarah mufakat demi menjaga persatuan bangsa.

Sebagai catatan, kericuhan terjadi pada Sabtu (15/8/2026) di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat warga yang mengibarkan bendera Bulan Bintang berhadapan dengan aparat keamanan.