Sudaryono Tegaskan Zero Tolerance terhadap Korupsi di Program MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), dan disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 78P Tahun 2026. Setelah itu, Presiden Prabowo memandu Sudaryono mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala BGN.

Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik korupsi maupun kolusi dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

"Zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan kongkalikong. Doakan kami semua bisa amanah menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya," kata Sudaryono di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Sudaryono, penunjukannya sebagai Kepala BGN merupakan amanah besar karena lembaga tersebut mengelola anggaran yang signifikan untuk merealisasikan program MBG di seluruh Indonesia.

Ia menilai besarnya tanggung jawab tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah.

Baca Juga: Disebut 'Adik' oleh Nanik, Sudaryono: Kami Kenal Bukan Hanya Karena Pak Prabowo

"Program Makan Bergizi Gratis ini adalah salah satu program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka," ujarnya seperti dikutip dari laman Detik.

Selain menegaskan komitmen antikorupsi, Sudaryono memastikan setiap persoalan yang muncul di lingkungan BGN akan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Ia menolak penyelesaian masalah dilakukan secara tertutup atau dengan perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.

"Saya ingin penyelesaian masalah dilakukan sesuai sistem, bukan di ruang-ruang tertutup. Semua harus transparan dan bisa dilihat publik," tegasnya.