BGN Bersih-Bersih Program MBG, Sudaryono Ungkap Temuan Dapur Fiktif hingga Dana Rp414 Miliar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap sejumlah pembenahan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 100 hari masa kepemimpinannya. Langkah tersebut mencakup penutupan lebih dari 2.000 dapur bermasalah, pemberhentian pegawai yang melanggar aturan, hingga pengembangan marketplace khusus untuk pengadaan bahan pangan.

Dalam pemaparannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono mengatakan pembenahan dilakukan setelah pihaknya menemukan berbagai penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Temuan tersebut antara lain pengadaan barang yang dinilai tidak relevan, keberadaan dapur fiktif, serta penyaluran anggaran kepada dapur yang belum beroperasi.

Salah satu pengadaan yang dibatalkan adalah pembelian layar LED senilai Rp535,3 miliar. BGN juga menghentikan rencana pengadaan motor listrik dan paket kaus kaki yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi penerima manfaat.

"Pengadaan-pengadaannya tidak benar dan tidak masuk akal. Begitu kami masuk, ada pengadaan yang mau digolkan seperti LED sebesar Rp535,3 miliar, masalah kaos kaki, dan pengadaan lainnya. Kami putuskan bersama para deputi untuk membatalkan semuanya dan memecat oknum yang terlibat," tegas Sudaryono.

BGN juga menemukan dugaan praktik percaloan melalui yayasan yang tidak memiliki modal maupun fasilitas dapur, tetapi memperoleh keuntungan dari pemotongan anggaran makanan.

Sudaryono menyebut terdapat sekitar 500 dapur fiktif yang dikuasai yayasan calo. Oknum tersebut diduga meminta potongan Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap porsi makanan dari investor atau mitra pengelola dapur.

"Duduk-duduk garuk-garuk dengkul dapat Rp1 miliar satu hari, tidak berkeringat, cuma karena urusan mengutip uang. Di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua. Kita tidak peduli yayasan itu punya siapa, selama tidak berperan, kita putus," ujar Sudaryono.

Selain itu, BGN menemukan sekitar 400 rekening virtual milik dapur yang belum beroperasi, tetapi telah terisi anggaran negara hingga Rp414 miliar. Dana tersebut kemudian ditelusuri dan dikembalikan ke kas negara.

BGN turut menghentikan praktik pembayaran insentif kepada dapur yang tidak beroperasi. Sebelumnya, ditemukan dapur yang telah berstatus penghentian sementara tetapi masih menerima insentif Rp6 juta per hari.

Dari sisi keamanan pangan, lebih dari 2.000 dapur MBG ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Beberapa temuan di lapangan meliputi dapur yang berada di bekas kandang babi hingga tempat memasak di bawah sarang burung walet.

BGN juga memberhentikan 249 aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin. Secara keseluruhan, lembaga tersebut mengklaim berhasil melakukan efisiensi dan mengembalikan anggaran sebesar Rp44 triliun ke kas negara.

Baca Juga: KPK Periksa Rudy Susmanto, Dua Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Didalami

Selain menertibkan pengelolaan dapur, BGN menyiapkan platform digital bernama Loka MBG untuk memperbaiki rantai pasok bahan pangan. Marketplace ini dirancang agar pengelola dapur dapat membeli kebutuhan secara langsung dari asosiasi serta koperasi petani dan peternak lokal.

Sudaryono menjelaskan, pengembangan Loka MBG dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dengan memanfaatkan kerangka sistem SIPLah yang selama ini digunakan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami ingin membangun marketplace-nya MBG, kami namakan Loka MBG. Yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi petani serta peternaknya langsung, dan dijual dengan harga acuan pemerintah," ujar Sudaryono.

Pada tahap awal, platform tersebut akan memprioritaskan tujuh komoditas pangan strategis, yakni beras, minyak goreng, daging ayam, sapi dan kerbau, telur, ikan, serta susu.

Melalui sistem harga acuan pemerintah, BGN berharap pengadaan bahan pangan menjadi lebih transparan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

BGN juga memperluas penerapan metode penyajian prasmanan untuk meningkatkan keamanan pangan dan menjaga kualitas makanan yang diterima siswa.

Sudaryono menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menerapkan metode tersebut hingga akhir 2026.

"Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini," ujarnya.

Uji coba metode prasmanan sebelumnya telah dilakukan di 66 dapur pelayanan dan akan diperluas ke 230 dapur tambahan. Menurut Sudaryono, evaluasi awal menunjukkan respons positif dari siswa serta tidak ditemukan insiden gangguan kesehatan maupun keamanan pangan selama uji coba tersebut.

"Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya tapi masih ada spare, nah spare-nya itu orang bisa, kalau masih lapar bisa nambah jadi ini, so far so good dan kami ingin ini mandatori, harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah," jelasnya.