MBG Tembus Daerah Konflik, BGN Gandeng TNI-Polri Siapkan Jalur Khusus Distribusi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai disiapkan untuk menjangkau wilayah yang memiliki tantangan distribusi paling besar. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang mekanisme khusus agar anak-anak di daerah rawan konflik tetap mendapatkan akses makanan bergizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah tidak ingin kondisi geografis maupun keamanan menjadi hambatan dalam pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pihaknya mulai melakukan sejumlah uji coba dengan melibatkan TNI dan Polri.

"Makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Menurut Sudaryono, kolaborasi dengan aparat dilakukan untuk mencari pola distribusi yang paling sesuai bagi wilayah dengan kondisi khusus. Salah satu skema yang diuji coba adalah memanfaatkan fasilitas umum sebagai titik penyaluran MBG.

"Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas yang ada, seperti gereja dan lain-lain," katanya.

Sudaryono menegaskan setiap anak yang membutuhkan tetap harus memperoleh akses perbaikan gizi, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil maupun wilayah dengan tingkat kerawanan tertentu.

Selain daerah konflik, BGN juga akan memprioritaskan penyaluran MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Papua, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Maluku menjadi sejumlah daerah yang masuk perhatian pemerintah.

Baca Juga: Ahli Gizi hingga Chef Akhirnya Masuk MBG, Sudaryono Pastikan Dewan Pengawas BGN Diisi Orang Kompeten

"Enggak hanya Papua, NTT, kemudian Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki yang memang penting dan genting harus diperbaiki," jelas Sudaryono.

BGN sebelumnya telah menerima peta persebaran stunting dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas. Pemerintah ingin memastikan dapur MBG yang sudah tersedia di daerah dengan kebutuhan gizi tinggi bisa segera beroperasi.

Berdasarkan data pemerintah, masih terdapat jutaan masyarakat yang menghadapi persoalan kekurangan gizi. Karena itu, program MBG diarahkan tidak hanya berdasarkan jumlah penerima, tetapi juga tingkat kebutuhan setiap wilayah.

Sudaryono mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki pola distribusi agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata. Wilayah dengan tantangan akses dan persoalan gizi menjadi fokus utama dalam pengembangan program tersebut.