Golkar Tegaskan Tak Akan Jadi Oposisi, Apa Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil menegaskan Golkar akan tetap berada di barisan pendukung pemerintah dan menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Sumatera Selatan. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan sikap politik yang sudah menjadi komitmen partai.

"Target kita adalah mendukung pemerintahan yang ada di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita akan berada pada garda terdepan untuk mendukung program-program yang baik untuk kemajuan rakyat bangsa, dan negara," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan dukungan Golkar tidak hanya berlaku untuk pemerintah pusat, tetapi juga pemerintahan daerah yang menjadi bagian dari agenda politik partai.

Ia mencontohkan dukungan Golkar terhadap pemerintahan Herman Deru-Cik Ujang di Sumatera Selatan sebagai bentuk konsistensi partai dalam menjalankan arah politiknya.

Menurut Bahlil, Golkar memiliki alasan kuat untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya karena partai berlambang pohon beringin tersebut menjadi salah satu kekuatan politik yang mengusung pasangan tersebut dalam Pilpres sebelumnya.

"Golkar harus konsisten menjalankan ini. Dan saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung, karena Golkar adalah salah satu parpol yang mendukung dan mengusung pasangan yang ada, serta sekaligus memperjuangkan, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam pilpres kemarin," katanya.

Bahlil juga menegaskan dukungan Golkar terhadap pemerintahan Prabowo tidak memiliki batas waktu tertentu. Menurut dia, keputusan tersebut akan mengikuti sikap Presiden Prabowo.

"Kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita mendukung? Tanyakan kepada Pak Presiden Prabowo sampai kapan, Golkar akan selalu setia bersama pemerintahan Presiden Prabowo. Itu dalam konteks positioning politics," ujar Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyebut Golkar memang tidak memiliki tradisi sebagai partai oposisi. Ia menilai orientasi utama Golkar adalah bekerja dan memberikan kontribusi terhadap pemerintahan.

"Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," ucapnya.

Baca Juga: Golkar Sebut Biaya Politik Jadi Akar Korupsi Kepala Daerah, Minta Masuk Revisi UU Pilkada

Sikap Golkar tersebut kembali membuka diskusi mengenai peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Dukungan besar dari partai-partai politik kepada pemerintah berpotensi membuat ruang oposisi semakin kecil.

Dalam kajian politik, teori Cartel Party yang dikembangkan Richard Katz dan Peter Mair menjelaskan bahwa partai-partai besar yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara cenderung membangun kerja sama untuk mempertahankan posisi politiknya.

Namun, dukungan terhadap pemerintah tidak selalu berarti tanpa kritik. Dalam sistem demokrasi, partai pendukung tetap memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan masukan ketika terdapat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Karena itu, posisi Golkar sebagai pendukung utama pemerintahan Prabowo-Gibran akan diuji dari sejauh mana partai tersebut mampu menjaga keseimbangan antara loyalitas politik dan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.