527 Ribu Anak di Jabar Tak Bersekolah, Wamendikdasmen Ungkap Penyebabnya

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah (ATS) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, jumlahnya telah mencapai sekitar 527.000 anak.

Fajar mengatakan tingginya angka tersebut menjadi tantangan besar di tengah upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Menurutnya, perlu langkah bersama agar semakin banyak anak kembali mengakses pendidikan.

"Di Provinsi Jawa Barat, yang kami punya datanya itu adalah 527.000 (anak) atau setengah juta lebih, setengah juta lebih yang ATS di Provinsi Jawa Barat,” kata Fajar Riza saat melakukan audiensi dan dialog pendidikan di SMP 1 Cikembar, Sukabumi, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan terdapat tiga kategori yang masuk dalam status anak tidak sekolah. Kelompok pertama adalah anak yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.

Kategori kedua merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara kategori ketiga adalah anak yang putus sekolah dan hingga kini belum kembali mengikuti proses belajar.

"Ini adalah gambaran bahwa satu sisi kita sedang menggenjot mutu (pendidikan), di saat yang sama akses pencapaian positif kita ternyata belum sepenuhnya bisa tersosialisasi," ucap Fajar.

Fajar menyebut sejumlah faktor menjadi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah. Masalah ekonomi keluarga masih menjadi alasan utama yang membuat anak tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Selain itu, rendahnya dukungan dari orang tua juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Dalam beberapa kasus, anak lebih memilih membantu orang tua bekerja daripada tetap bersekolah.

"Karena ekonomi, motivasi belajar. Misalnya orang tua tidak mendukung. Mohon maaf, orang tua lebih baik membawa anaknya pergi ke pasar, pergi ke sawah untuk membantu (secara ekonomi), yang ketiga karena faktor geografis, jangkauannya jauh. Jalannya harus 2 jam, 3 jam," ungkap Fajar.

Ia menambahkan kendala geografis masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Akses menuju sekolah yang jauh membuat sebagian anak memilih berhenti bersekolah.

Baca Juga: Perkuat Program Sekolah Rakyat, Ketua Umum TP PKK Salurkan Bantuan bagi Siswa dan Guru di Biak Numfor

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong pemanfaatan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu solusi. Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik formal maupun nonformal, agar bersama-sama menekan angka anak tidak sekolah.

"Kami harapkan semua stakeholder pendidikan, tidak hanya formal dan nonformal, itu mengaktivasi semua jalur supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah," tutur Fajar.