Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp820,9 Triliun untuk PIP dan Sekolah Rakyat

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, dengan jumlah mencapai Rp820,9 triliun.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan anggaran pendidikan tersebut guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang lebih merata.

“Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ungkap Purbaya, dalam Konferensi Pers RAPBN 2027.

Purbaya menjelaskan, pemerintah juga akan menyalurkan PIP Kuliah kepada sekitar 1,1 juta mahasiswa pada 2027. Program tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Selain melalui bantuan pendidikan, pemerintah akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat sebagai bagian dari strategi memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Pak Presiden tadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap mengikuti amanat konstitusi, yakni sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Pemerhati Pendidikan: Bagaimana Mungkin Gibran Hanya Kursus 6 Bulan Disetarakan SMK?

Baca Juga: Purbaya Mulai Ancang-ancang Terapkan Penambahan Layer Tarif CHT Tahun Ini

Dengan sejumlah program tersebut, pemerintah menargetkan tidak hanya semakin banyak siswa yang mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia secara lebih merata.

Kebijakan pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas generasi muda sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.