Kepala Dapur MBG Wajib Bangun Dini Hari, BGN Tegaskan Bukan Kerja Jam 8-17

Kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa menerapkan pola kerja seperti aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib hadir sejak proses pengolahan makanan dimulai pada dini hari.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan tuntutan tersebut disesuaikan dengan karakteristik operasional dapur MBG. Karena proses memasak dan menyiapkan makanan berlangsung sejak dini hari, kepala SPPG harus berada di lokasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

"Jam kerja kepala dapur bukan (seperti) ASN PPPK yang jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerjanya adalah jam operasional dapur di dini hari itu wajib hadir pada saat pengolahan makanan," ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Penegasan tersebut menunjukkan BGN ingin memperkuat pengawasan sejak tahap awal pengolahan makanan. Kehadiran kepala SPPG secara langsung diharapkan memastikan proses produksi makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

BGN memang tengah melakukan penataan terhadap pelaksanaan program MBG. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah pengawasan operasional dapur agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan standar yang sama di berbagai wilayah.

Selain memperketat operasional SPPG, BGN juga melakukan integrasi data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Data tersebut antara lain diselaraskan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Integrasi juga dilakukan dengan data Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.

Di sisi lain, BGN mulai mempersiapkan perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses terhadap program pemenuhan gizi.

Sudaryono mengatakan sekitar 1.700 SPPG telah dibangun di sejumlah wilayah 3T. Dapur-dapur tersebut tersebar antara lain di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.

Baca Juga: Ada Pihak yang Pertanyakan Rektor Unsoed Di-OTT KPK karena Menolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih?

Namun, pembangunan dapur tersebut tidak serta-merta membuat seluruh SPPG langsung beroperasi. BGN masih harus memastikan kesiapan operasional sekaligus menyiapkan dasar regulasi sebelum program diperluas secara penuh.

Dari sekitar 1.700 SPPG yang telah dibangun, terdapat sekitar 284 dapur yang dinilai siap dibuka. BGN masih mempersiapkan sejumlah aturan agar operasional dapur di wilayah 3T memiliki landasan yang jelas.

"Saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi, saya harus keluarkan aturan-aturan, sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres kita," kata Sudaryono.

Dengan pengetatan operasional kepala SPPG dan persiapan regulasi untuk wilayah 3T, BGN berupaya memastikan perluasan MBG tidak hanya mengejar jumlah dapur yang beroperasi. Pemerintah juga ingin memastikan setiap dapur menjalankan proses pengolahan makanan dan penyaluran manfaat sesuai standar yang telah ditetapkan.