Slogan RAPBN 2027 'Sejahtera Lebih Cepat' Disorot, DPR: Yang Mana Cepatnya, Pak?

Slogan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” yang menjadi tema fiskal dalam dokumen indikator pembangunan RAPBN 2027 dipertanyakan DPR. Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang digaungkan pemerintah, sejumlah indikator kesejahteraan dinilai belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti.

Sorotan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dimaksud pemerintah dengan frasa “sejahtera lebih cepat”, terutama ketika target rasio Gini, kemiskinan, pengangguran, hingga Nilai Tukar Petani masih dinilai belum bergerak signifikan.

Pertanyaan itu disampaikan Dolfie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga: Anggaran MBG 2026 Dihemat Jadi Rp229 Triliun, BGN Bakal Tetap Buka Ribuan Dapur Baru

Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah rasio Gini. Dalam dokumen yang dibahas, rasio Gini ditargetkan hanya turun tipis dari 0,368 pada 2026 menjadi 0,367 pada 2027.

Bagi Dolfie, angka tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa cepat peningkatan kesejahteraan yang dimaksud pemerintah. Ia kemudian menyinggung sejumlah indikator lainnya yang menurutnya juga belum menunjukkan percepatan berarti.

“Yang mana ini cepatnya, Pak? GNI per kapitanya tidak cepat naiknya, tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, Rasio Gini, Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani tidak cepat. Jadi yang dimaksud sejahtera lebih cepatnya itu yang mana, Pak?” kata Dolfie, dikutip dari laman DPR, Jumat (28/8/2026). 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian mengarahkan perhatiannya pada perbedaan antara pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dengan penghasilan pekerja. Dalam dokumen Bappenas, GNI per kapita 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp98,54 juta per tahun atau sekitar Rp8,2 juta per orang setiap bulan.

Baca Juga: 'Kita Kena Prank' Netizen Mendadak Tolak RUU Perampasan Aset Karena yang Mau Disahkan Itu...

Namun, angka tersebut berbanding jauh dengan rata-rata penghasilan buruh yang dicermati Dolfie, yakni sekitar Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Kondisi itu membuatnya mempertanyakan siapa yang sebenarnya paling menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Bapak cantumkan di sini GNI per kapita 89,65 tahun 2026. Batas bawahnya 2027 jadi 98,54 juta per tahun. Kalau kita rata-ratakan 2027 jadi Rp8,2 juta per orang per bulan. Tapi kalau kita lihat rata-rata penghasilan buruh itu Rp3 juta sampai Rp3,5 juta Pak. Jadi, sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan yang tinggi ini kalau rata-rata penghasilan buruh masih Rp3,5 juta?” tanyanya.

Menurut Dolfie, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari indikator makro. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Karena itu, ia meminta target rasio Gini kembali diperhatikan agar persoalan kesenjangan pendapatan tidak luput dari sasaran pembangunan nasional.

“Rasio Gini ini harus dikoreksi untuk memastikan kesenjangannya tidak tinggi,” lanjutnya.

Sorotan DPR tersebut kemudian mendapat respons dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Ia mengakui terdapat kekeliruan dalam penetapan batas indikator rasio Gini dan menyatakan siap melakukan koreksi.

“Rasio Gini terlalu tipis. Soal cepat lambat itu kan, kata-kata, kalau ditransformasikan dalam bentuk angka tapi kita coba lihat pekerjaan penciptaan lapangan kerja baru. Pak Pimpinan, ini kesalahan fatal, saya koreksi,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas.