Gerindra: Kasihan Pak Prabowo Diperlakukan Tak Adil karena Bakom, Kerja Bagus tapi Dianggap Gagal...

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Sugiat Santoso menilai ada ketidakadilan dalam penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan belum maksimalnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Sugiat bahkan mengaku merasa prihatin karena berbagai indikator yang menurutnya menunjukkan kinerja pemerintah cukup baik justru tidak sejalan dengan opini yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga: PSI Soal Duet Gibran-Dedi Mulyadi: Kita Berharap ke Depan Masyarakat Tidak Perlu Lagi Menggoreng Itu

“Karena kasihan pak presiden itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kasihan Pak Prabowo. Kami tidak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra,” tutur Sugiat, dikutip Selasa (1/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia menyoroti hasil sejumlah survei yang menunjukkan approval rating pemerintahan Prabowo berada di bawah 50 persen.

Menurut dia, angka tersebut seharusnya menjadi alarm bagi Bakom untuk mengevaluasi cara pemerintah menyampaikan informasi mengenai berbagai program dan hasil kerja kepada publik.

Sugiat menilai terdapat perbedaan mencolok antara data ekonomi dengan persepsi masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di atas 5 persen dari triwulan pertama hingga triwulan kedua.

“Di atas 5 persen itu kan sebenarnya bagus,” kata Sugiat.

Ia juga menunjuk konsumsi masyarakat yang masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kondisi itu dapat menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat belum runtuh seperti gambaran krisis yang kadang muncul dalam opini publik.

“Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga kan?” tegasnya.

Namun, Sugiat mengatakan fakta tersebut belum otomatis mengubah persepsi masyarakat.

“Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang sedang menuju krisis,” ungkapnya.

Sugiat kemudian menyalahkan lemahnya strategi komunikasi lembaga terkait sebagai salah satu faktor yang membuat presiden tidak mendapatkan persepsi yang menurutnya sesuai dengan kinerja pemerintah.

Ia mengibaratkan pemerintah sedang menghadapi pertarungan narasi dengan kelompok-kelompok di luar pemerintah. Dalam pertarungan tersebut, Sugiat menilai Bakom belum mampu mengimbangi pihak lain dalam membentuk opini masyarakat.

Menurut Sugiat, publik pada akhirnya menilai pemerintah berdasarkan informasi yang mereka terima. Jika informasi mengenai capaian pemerintah tidak disampaikan secara efektif, persepsi negatif dapat berkembang meskipun data menunjukkan hal berbeda.

Bakom seharusnya tidak hanya menjadi penyampai informasi formal, tetapi juga mampu membangun komunikasi publik yang lebih kuat, mudah dipahami, dan berbasis data.

“Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah. Kami menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu,” kata dia.

Baca Juga: Elektabilitas Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan Ketat, Prabowo Masih Teratas

Menurutnya, kondisi tersebut tidak ideal karena komunikasi mengenai keberhasilan pemerintah semestinya menjadi tugas utama lembaga komunikasi pemerintah seperti Bakom.