Elitenya Prabowo Kena Tampar Mahfud MD: Sudah Setahun Jadi Menteri, Gak Ada yang Dulu Dijanjikan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap kinerja salah satu menteri dalam pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan realisasi berbagai janji yang sebelumnya disampaikan sang menteri sebelum maupun ketika mulai menjalankan tugasnya di pemerintahan.

Mahfud menyoroti penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Menurutnya, kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari pernyataan dan program yang dijanjikan, tetapi juga dari hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Manuver Politik Canggih di Balik Video Budi Arie dan Jokowi, Mahfud MD: Nama Dia Itu Harus Beredar

"Dari Menteri Keuangan sudah setahun sebentar lagi dia jadi menteri, gak ada yang dulu dijanjikan... hebatnya bukan main, blek blek blek, sekarang jadi kerupuk orangnya," sindir Mahfud d di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Selasa (1/9/2026).

Ia menilai penilaian publik terhadap pemerintah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh apa yang benar-benar terlihat dan dirasakan.

Kritik Mahfud menjadi sorotan karena pemerintah tengah menghadapi tuntutan untuk memperlihatkan hasil dari berbagai program yang dijanjikan. Pada saat yang sama, tingkat kepuasan publik menjadi salah satu indikator yang kerap digunakan untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap pemerintah.

Mahfud sendiri meski melontarkan kritik,  tidak sepenuhnya memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan Prabowo. Ia justru mengapresiasi sejumlah langkah presiden yang dinilainya mulai merespons kritik masyarakat.

Mahfud menilai presiden mulai mengurangi sejumlah aktivitas yang sebelumnya menjadi sorotan dan lebih banyak memperhatikan persoalan domestik, termasuk pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun Mahfud mengatakan perbaikan tersebut perlu diikuti dengan pembenahan kinerja para pembantu presiden. Menteri tidak cukup hanya menyampaikan gagasan atau janji, tetapi harus mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang menghasilkan dampak nyata.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan 51,9 persen publik menyatakan perlu dilakukan reshuffle kabinet. Sementara itu, 27,9 persen responden menilai tidak perlu ada perombakan dan 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Publik Indonesia, masyarakat, mayoritas 51,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet. Hanya 27 yang menyatakan tidak perlu,” kata Hanta, dikutip Selasa (1/9/2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan perubahan kabinet bukan sekadar wacana yang berkembang di kalangan elite politik. Data Poltracking menunjukkan dorongan tersebut juga muncul dari mayoritas masyarakat yang menjadi responden.

Poltracking juga menemukan persoalan kinerja menjadi alasan paling dominan. Sebanyak 55,5 persen publik yang menginginkan reshuffle menilai ada menteri dengan kinerja yang kurang memuaskan.

Baca Juga: Kubu Jokowi: Saya Sangat Merindukan Mau Melihat Mas Roy Suryo Melakukan Atraksi di Depan Hakim

Selain persoalan kinerja, 10 persen responden menilai terdapat menteri yang tidak cocok dengan kementerian yang dipimpinnya. Sementara 9,3 persen lainnya menyoroti menteri yang dianggap jarang turun langsung ke tengah masyarakat.