Bauran EBT Baru 17,3%, ESDM Kejar Target 30% pada 2034

Pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Hingga saat ini, bauran EBT Indonesia baru mencapai 17,3%, sementara target yang dipatok pemerintah adalah 30% pada 2034. Di sisi lain, kapasitas terpasang energi terbarukan saat ini telah mencapai 16,32 gigawatt (GW).

Kesenjangan sekitar 12,7% tersebut menjadi tantangan utama dalam percepatan transisi energi. Pemerintah menilai peningkatan bauran EBT tidak cukup hanya dengan mengandalkan potensi sumber energi bersih yang besar, tetapi membutuhkan percepatan pembangunan proyek, investasi, teknologi, hingga kesiapan industri pendukung.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pengembangan EBT membutuhkan langkah nyata agar potensi yang dimiliki Indonesia dapat masuk tahap implementasi.

“Untuk mewujudkan kegiatan EBTKE ini kita memerlukan eksekusi. Eksekusi ini tergantung kepada ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di EBTKE,’’ ujar Eniya dalam agenda EBTKE Connect, Rabu (2/9/2026).

Salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengejar target tersebut adalah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dalam perencanaan itu, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan pembangkit sekitar 70 GW hingga 2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sekitar 62% dari tambahan kapasitas pembangkit. Selain pembangkit, pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung berupa sekitar 47.758 kilometer sirkuit jaringan transmisi dan gardu induk dengan kapasitas 107.950 MVA.

Pemerintah melihat penguatan sistem kelistrikan menjadi faktor penting karena masuknya pembangkit EBT, khususnya energi yang bersifat intermiten seperti surya, membutuhkan kesiapan jaringan dan sistem penyimpanan energi.

PLTS 100 GWp Jadi Mesin Pertumbuhan Energi Bersih

Dalam peta jalan pengembangan energi bersih, tenaga surya menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar.

Pemerintah memetakan potensi pengembangan PLTS hingga 100 GWp sebagai salah satu penggerak utama peningkatan kapasitas EBT nasional.

Program tersebut diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun atau sekitar US$71,3 miliar. Selain meningkatkan pasokan listrik bersih, pengembangan PLTS juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi berupa: penghematan energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun, penciptaan lapangan kerja sekitar 5,5 juta orang dan pengurangan emisi sekitar 140 juta ton CO₂.

Artinya, pengembangan EBT tidak hanya diposisikan sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai peluang industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Meski memiliki potensi energi bersih yang besar, pemerintah menilai tantangan utama berada pada pembangunan ekosistem.

Mulai dari ketersediaan bahan baku, manufaktur, teknologi, pembiayaan, hingga sumber daya manusia harus berjalan secara bersamaan.

Eniya menegaskan pembangunan energi bersih membutuhkan rantai pasok yang terintegrasi.

“Jadi kita harus melihat nilai rantai pasok yang ini harus terintegrasi. Kalau ini tidak terintegrasi dari sumber bahan baku kemudian ada pabrik manufaktur dan juga itu ada teknologi dan juga ada sumber daya manusia yang kita integrasikan tentu ini rantai pasok ini akan menjadi terputus,’’ tambahnya. 

Baca Juga: Prabowo Resmikan PLTS 100 GWp, PLN Siap Dukung Akselerasi Pengembangan EBT Menuju Swasembada Energi

Baca Juga: PLTS Baru Sumbang 0,51% Bauran Energi, ESDM Kejar Realisasi Awal 5,3 GWp

Indonesia sendiri memiliki sejumlah sumber daya yang menjadi bahan penting dalam industri energi bersih, seperti nikel, bauksit, silika, dan tembaga. Pemerintah mendorong agar sumber daya tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi bagian dari rantai industri nasional.

Panas Bumi hingga Sampah Jadi Opsi Tambahan

Selain tenaga surya, pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai sumber EBT lain.

Sektor panas bumi menjadi salah satu pilihan karena mampu menyediakan listrik secara stabil. Dalam pemetaan pemerintah, terdapat potensi pengembangan panas bumi sekitar 732 MW.

Sementara itu, sektor sampah juga mulai diarahkan menjadi sumber energi melalui konsep waste to energy.

Berdasarkan paparan pemerintah, produksi sampah nasional mencapai sekitar 52,6 juta ton per tahun atau sekitar 145 ribu ton per hari. Namun, sampah yang terkelola baru sekitar 25%, sehingga pengolahan sampah menjadi energi dinilai dapat menjadi solusi ganda: mengurangi persoalan lingkungan sekaligus menambah sumber energi baru.

SDM Jadi Faktor Penentu Transisi Energi

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mencapai target EBT.

Menurut Eniya, SDM tidak boleh hanya menjadi pengguna manfaat dari transisi energi, tetapi harus menjadi bagian dari penggerak industri energi bersih.

“Dukungan sumber daya unggul ini perlu kita persiapkan. Jadi ini ada harapan bukan hanya SDM itu sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai bagian dari solusi bagi pengembangan ketersediaan energi secara nasional,’’ tutupnya.