Tragedi Demo 27 Agustus, Amnesty Kecam Keterlibatan Ormas: Bangkitkan Trauma Pam Swakarsa 1998

Buntut dari serangkaian aksi massa di Jakarta pada 27 Agustus lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melontarkan kecaman keras terhadap tindak kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang yang terjadi.

Tragedi tersebut memakan korban jiwa seorang warga bernama Bambang Setiawan serta berujung pada penyiksaan Faturrohman, seorang siswa Madrasah Aliyah, di kawasan Pejompongan.

Usman secara langsung mempertanyakan lambannya kinerja kepolisian dalam mengusut kasus ini. Terlebih, wajah beberapa terduga pelaku terlihat jelas dalam video penyiksaan yang beredar luas di media sosial, sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak segera melakukan identifikasi dan penangkapan.

Selain kekerasan langsung, Amnesty menyoroti tajam dugaan pembiaran oleh polisi terhadap keterlibatan kelompok sipil atau organisasi masyarakat (ormas) dalam penanganan demonstrasi.

Usman menilai situasi ini merendahkan kewibawaan negara, seolah aparat tak mampu menangani aksi massa secara mandiri.

"Massa (ormas) bisa mengambil alih fungsi polisi dalam pemolisian demonstrasi dan berpotensi melakukan tindakan main hakim sendiri dengan dalih membantu tugas kepolisian," tegas Usman.

Ia mengingatkan bahwa fenomena adu domba antarwarga sipil ini secara langsung membangkitkan trauma kolektif masyarakat akan tragedi Pam Swakarsa pada tahun 1998.

Amnesty mencatat pola represif pada Agustus ini identik dengan cara pemberangusan kebebasan berpendapat di tahun 2025. Berdasarkan data dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), tercatat setidaknya 387 orang menjadi korban dalam peristiwa demonstrasi Agustus 2026.

Beberapa temuan fatal di lapangan meliputi:

• Penangkapan Sewenang-wenang: Sebanyak 65 orang ditahan sebelum aksi dimulai, disusul penyisiran berujung kekerasan hingga ke area Pejompongan.
• Kriminalisasi Digital: Polisi terbukti masih menggunakan aktivitas digital massa sebagai "kambing hitam" penangkapan.
• Kelompok Sipil Tak Dikenal: TAUD memantau adanya dua gelombang massa berikat kepala putih yang turun dari truk di Tol Slipi membawa senjata kayu, serta kelompok tak dikenal di Jalan KS Tubun yang diduga kuat melakukan kekerasan tanpa dicegah oleh aparat, memicu risiko tinggi konflik horizontal.