Hasil Survei Indikator: 75 Persen Warga Jakarta Kurang atau Tidak Membutuhkan Program MBG!

uru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang lebih membutuhkan.

Menurutnya, persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menyoroti kondisi ketika sebagian kelompok yang dinilai membutuhkan bantuan belum menerima program, sementara penerima yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik justru telah mendapatkan layanan tersebut.

"Insiden ini menyentuh inti permasalahan yang membayangi program sejak awal: sebagian dari mereka yang paling membutuhkan makanan justru tidak menerimanya, sementara ada pihak yang tidak butuh namun malah mendapat jatah," tulis Burhanuddin dalam kolom opininya dikutip dari Fulcrum.Sg.

Burhanuddin merujuk pada data survei nasional Indikator Politik yang dilakukan pada pertengahan Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 3.700 responden.

Berdasarkan data tersebut, tingkat penerimaan MBG disebut lebih tinggi di sejumlah wilayah maju, termasuk Jawa dan Banten. Sementara itu, tingkat penerimaan di wilayah Papua dan Maluku dilaporkan lebih rendah.

Di Jawa dan Banten, sekitar 80 persen responden orang tua disebut mengaku anak mereka telah menerima program MBG. Adapun di Papua dan Maluku, angkanya berada di kisaran 22 persen.

Burhanuddin menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas jangkauan program ke wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Ia juga menyoroti tantangan distribusi makanan di daerah terpencil yang membutuhkan biaya logistik lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.

Makanan MBG Disebut Banyak Terbuang

Selain persoalan distribusi, survei Indikator Politik juga menyoroti tingkat makanan MBG yang tidak dikonsumsi oleh sebagian penerima.

Sebanyak 41,7 persen rumah tangga penerima program dilaporkan mengaku anak mereka sering atau sangat sering tidak menghabiskan makanan yang diberikan.

Berdasarkan kelompok pendapatan, tingkat makanan yang tidak dikonsumsi disebut lebih tinggi pada kelompok rumah tangga dengan pendapatan di atas Rp12 juta per bulan, yakni sekitar 48 persen.

Sementara pada kelompok rumah tangga dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, angka tersebut berada di kisaran 34,8 persen.

Di sejumlah kawasan metropolitan dan Pulau Jawa, persentase penerima yang dilaporkan tidak menghabiskan makanan MBG juga disebut mencapai lebih dari 50 persen.

Burhanuddin menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk mengenai kualitas makanan, distribusi, serta kesesuaian program dengan kebutuhan penerima.

Mayoritas Responden Mengaku Tidak Membutuhkan MBG

Survei yang sama juga mengukur pandangan masyarakat mengenai kebutuhan terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Sebanyak 36,7 persen responden menyatakan membutuhkan atau sangat membutuhkan program tersebut. Sementara 61,8 persen responden mengaku kurang membutuhkan atau tidak membutuhkan MBG.

Di Jakarta, persentase responden yang menyatakan kurang membutuhkan atau tidak membutuhkan program tersebut disebut mencapai sekitar 75 persen.

Di sisi lain, Burhanuddin menyoroti masih adanya kelompok masyarakat berpendapatan rendah di luar Pulau Jawa yang belum memperoleh manfaat program.

Data survei menunjukkan sebagian rumah tangga miskin di luar Jawa dilaporkan belum pernah menerima MBG. Sebaliknya, penerima dari kelompok masyarakat berpendapatan dan berpendidikan lebih tinggi di wilayah perkotaan masih tercatat memperoleh program tersebut.

Burhanuddin menilai temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap desain dan mekanisme distribusi program.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tujuan utama MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak dapat berjalan secara efektif dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.