Warga Tolak Geotermal Gunung Ungaran, Wagub Jateng Ajak Dialog

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, merespons penolakan warga terkait izin proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) di kawasan Gunung Ungaran. Ia mengajak masyarakat yang merasa keberatan untuk duduk bersama dan berdiskusi.

"Kalau nanti masyarakat ada yang keberatan, ada merasa kekhawatiran, saya rasa ini baik untuk didiskusikan," ujar Taj Yasin seusai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Jawa Tengah, Semarang, Kamis (3/9/2026).

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terus mendalami dokumen perizinan proyek tersebut, mengingat keputusan izin diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, Taj Yasin berjanji Pemprov Jateng akan turun tangan menjembatani dialog antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan masyarakat sekitar lokasi proyek.

Taj Yasin menjelaskan, proyek geotermal Gunung Ungaran ini didorong sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Tujuannya agar ke depan Jawa Tengah tidak lagi bergantung pada energi fosil. Pihaknya juga tengah mengumpulkan berbagai data terkait dampak dan manfaat dari energi panas bumi tersebut.

Meski mendukung transisi ke energi hijau, ia menggarisbawahi bahwa proyek tidak boleh menoleransi perusakan lingkungan. Kelestarian ekosistem yang sudah ada harus tetap menjadi prioritas utama.

"Artinya apa? Kita tidak boleh merusak ekosistem. Kalau di situ nanti ada perusakan, ya otomatis ada sanksi, ada kajian, ada evaluasi. Yang jelas saat ini kita dorong bahwa apa pun yang dilakukan oleh pertambangan, masyarakat sekitar harus dipikirkan," tegas Yasin.

Isu mengenai proyek ini menghangat setelah munculnya petisi dari warga yang menolak pemanfaatan panas bumi di Gunung Ungaran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, juga telah merespons petisi tersebut. Agus menyatakan bahwa warga berhak menyampaikan aspirasi dan penolakan.

Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan dan menuduh proyek tersebut merusak lingkungan sebelum kegiatan operasional benar-benar dimulai.