Isu Ijazah Jokowi-Gibran Panas, Ketua Relawan Ungkap Skenario Gembosin Prabowo Menuju 2029

Isu keabsahan dokumen pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali mencuat. 

Dinamika terbaru ditandai dengan gugatan diskualifikasi Gibran ke Mahkamah Konstitusi serta persiapan sidang kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Ketua Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai maraknya gugatan ini sarat dengan kepentingan politik. Ia menduga isu ijazah sengaja dimainkan untuk menurunkan pengaruh Jokowi, Gibran, bahkan Presiden Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2029.

"Sehingga sejak dini harus menciptakan segala macam daya upaya, langkah-langkah politik, atas nama hukum itu segala macam dilakukan untuk bagaimana mendegradasi pengaruh itu dan menurunkan elektabilitas, pengaruh Gibran, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo," ujar David dalam program Kompas Petang, dikutip Minggu (13/9).

David juga menilai isu ini sengaja digulirkan untuk mengganggu hubungan politik antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo.

Namun, pandangan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji. Menurutnya, menguji keabsahan dokumen pejabat negara adalah hak konstitusional warga.

Baca Juga: Gibran Tak Cocok Pakai Gaya Jokowi, Dirujak Saat Pantau Antrean BBM: Anda kan Milenial, Masa Gini?

"Sekarang rupanya pergeseran isu demokrasi sedang bergeser ke arah ada fenomena identitas seorang pejabat negara sedang dipertanyakan, apalagi levelnya presiden dan wakil presiden," jelas Gafur.

Ia menambahkan, proses pengujian dokumen publik di pengadilan merupakan bagian sah dari mekanisme demokrasi formal.