Karhutla dan Dugaan Keracunan MBG Belum Usai, Kenapa Prabowo Tetap ke KTT BRICS?

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memberikan klarifikasi terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. Kehadiran Prabowo dipertanyakan karena berlangsung ketika Indonesia masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta insiden keamanan pangan atau dugaan keracunan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bakom RI menegaskan keberangkatan Presiden ke luar negeri tidak berarti pemerintah mengabaikan persoalan yang terjadi di dalam negeri. "Kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dan tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam menangani persoalan domestik," tulis Bakom RI dalam keterangan resmi, Sabtu (12/9/2026).

Terkait karhutla, Bakom RI menyatakan operasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani karhutla 2026 tetap berjalan secara terkoordinasi. Sebelum bertolak ke India, Prabowo disebut telah meninjau langsung wilayah terdampak sekaligus memberikan arahan untuk memperkuat upaya pemadaman.

Arahan tersebut mencakup penambahan helikopter water bombing, personel, pompa air, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Per 10 September 2026, sebanyak 53 unit armada udara dikerahkan ke enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung OMC, sedangkan 34 armada lainnya dikerahkan untuk water bombing. Bakom RI menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan karhutla yang tetap berjalan meski Presiden melakukan kunjungan luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan agenda diplomasi Indonesia tetap berjalan bersamaan dengan penanganan persoalan domestik. KTT ke-18 BRICS digelar di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026 di bawah keketuaan India, sementara Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025.

Dalam forum tersebut, Indonesia membawa lima kepentingan utama, yakni reformasi perdagangan internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kerja sama perubahan iklim, penguatan New Development Bank (NDB), tata kelola royalti digital lintas negara, serta kerja sama multisektor. Indonesia mendorong perdagangan yang lebih inklusif, terbuka, dan nondiskriminatif dengan WTO sebagai fondasi, sekaligus memperkuat ketahanan iklim dan perlindungan ekosistem.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tiba di India, Hadiri KTT ke-18 BRICS sebagai Anggota Penuh

Indonesia juga telah menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan NDB. Selain itu, pemerintah mendorong tata kelola royalti digital lintas negara yang lebih transparan melalui Protokol Jakarta dalam forum BRICS Intellectual Property Offices.

Kerja sama multisektor yang dibawa Indonesia mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pangan, pertanian, energi, kesehatan, perdagangan dan investasi, hingga pendidikan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bakom RI menegaskan agenda internasional tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah menangani berbagai persoalan di dalam negeri.