Dari Pratikno Hingga Rocky Gerung: Membaca Makna Wantimpres Prabowo Menuju 2029*

Ada sesuatu yang menarik dari susunan baru Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026.

Bukan hanya karena jumlahnya mencapai 26 orang. Bukan pula semata karena di dalamnya terdapat mantan menteri, jenderal, pengusaha besar, ulama, tokoh organisasi keagamaan, akademisi, ahli hukum tata negara, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, aktivis, hingga tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.

Yang menarik adalah pesan politik dan kelembagaan yang dapat dibaca dari keragaman itu. Prabowo tampaknya tidak sedang membangun satu "kabinet kedua". Ia sedang membangun sebuah ruang konsultasi yang jauh lebih lebar: ruang tempat pengalaman kekuasaan, pengalaman bisnis, pengetahuan agama, pengalaman keamanan, pemikiran hukum, jaringan masyarakat sipil dan bahkan suara kritik dapat ditempatkan dalam satu meja.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar: siapa saja mereka? Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa Prabowo membutuhkan mereka pada tiga tahun terakhir pemerintahannya menuju 2029?

Karakter Wantimpres Baru

Lihat komposisinya. Di pucuk Wantimpres terdapat Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil ketua dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris. Ketiganya membawa pengalaman yang berbeda.

Pratikno adalah akademisi ilmu politik yang kemudian menjadi Rektor UGM dan Menteri Sekretaris Negara selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, sebelum menjadi Menko PMK pada pemerintahan Prabowo. Hatta Rajasa adalah teknokrat-politikus yang pernah menjadi menteri di pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Qodari datang dari dunia riset politik, survei, komunikasi politik dan pemerintahan Prabowo.

Susunan tiga serangkai ini sendiri sudah memberi petunjuk mengenai karakter Wantimpres baru: pengalaman birokrasi, pengalaman kebijakan ekonomi-politik dan kemampuan membaca opini serta komunikasi publik.

Menariknya lagi, Pratikno baru saja meninggalkan posisi Menko PMK dan kemudian ditempatkan sebagai ketua Wantimpres. Artinya, ia tidak datang ke lembaga ini sebagai orang yang harus belajar dari nol mengenai mesin pemerintahan Prabowo. Ia datang dari dalam pemerintahan itu sendiri.

Ini penting. Wantimpres membutuhkan orang yang memahami bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, bagaimana ia dinegosiasikan antarkementerian, bagaimana keputusan politik diterjemahkan menjadi program dan di mana biasanya birokrasi mengalami hambatan. Pratikno memiliki pengalaman tersebut.

Bukan Sekadar "Orang Dekat"

Di sinilah istilah "afiliasi" menjadi menarik. Dalam politik, seseorang bisa memiliki afiliasi karena hubungan partai, hubungan organisasi, hubungan profesional, hubungan personal atau pengalaman bekerja bersama. Tetapi afiliasi tidak otomatis berarti ketidakprofesionalan.

Justru dalam sebuah lembaga penasihat presiden, pengalaman kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga—sekaligus potensi kelemahan apabila kedekatan itu membuat seseorang kehilangan jarak kritis.

Karena itu, ukuran penting Wantimpres bukan semata-mata apakah anggotanya dekat atau tidak dekat dengan Presiden. Ukuran yang lebih substantif adalah: apakah mereka mampu mengatakan kepada Presiden sesuatu yang mungkin tidak ingin didengarnya?

Di sinilah keberadaan Rocky Gerung menjadi menarik. Ia bukan figur yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan Prabowo. Sebaliknya, ia dikenal sebagai akademisi dan intelektual publik yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Setelah dilantik, Rocky sendiri mengatakan bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap "kritis terhadap kebijakan". Menurutnya, Wantimpres berada pada wilayah pertimbangan etis dan strategis, bukan mengurusi teknis pemerintahan sehari-hari.

Jika posisi itu benar-benar dijalankan, keberadaan Rocky justru dapat dibaca sebagai upaya menyediakan "cermin" dari luar lingkaran birokrasi.

Presiden tentu memiliki menteri, staf, penasihat politik dan aparat birokrasi yang setiap hari memberikan laporan. Yang lebih sulit adalah memperoleh suara yang bersedia mengatakan: kebijakan ini mungkin keliru, masyarakat melihatnya berbeda, atau konsekuensinya tidak seperti yang dibayangkan pemerintah.

Dari NU Sampai Lintas Agama

Dimensi lain yang sangat kentara adalah representasi keagamaan dan sosial. Ada Quraish Shihab, Said Aqil Siradj, Anwar Iskandar dan Yahya Cholil Staquf. Ada Salim Segaf Al-Jufri. Ada pula Shinta Nuriyah Wahid. Di luar itu terdapat Philip Kuncoro Wijaya dari lingkungan umat Buddha, Budi Tanuwibowo dari komunitas Khonghucu, serta Jacky Manuputty dari lingkungan gereja.

Komposisi ini menarik karena Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi dan keamanan, tetapi juga membutuhkan pengelolaan kohesi sosial. Pemerintahan Prabowo akan memasuki fase yang semakin berat: pertumbuhan ekonomi harus dijaga, program-program besar harus menghasilkan dampak, sementara masyarakat Indonesia semakin terfragmentasi oleh media sosial, identitas, ketimpangan informasi dan pertarungan opini.

Dalam situasi seperti itu, ulama dan tokoh agama bukan hanya dibutuhkan untuk berbicara tentang agama. Mereka juga dapat menjadi kanal untuk membaca denyut sosial masyarakat.

Quraish Shihab membawa otoritas keilmuan Islam. Said Aqil dan Yahya Staquf membawa pengalaman panjang di NU. Anwar Iskandar membawa posisi kelembagaan MUI. Salim Segaf membawa pengalaman politik dan pemerintahan sekaligus latar belakang keagamaan. Sementara Shinta Nuriyah membawa tradisi pemikiran pluralisme dan dialog lintas agama yang selama bertahun-tahun melekat pada warisan politik Abdurrahman Wahid.

Dengan demikian, bagian ini dapat dibaca sebagai sebuah "panel sosial-keagamaan": bukan untuk mengendalikan masyarakat melalui tokoh agama, tetapi untuk memberi Presiden perspektif tentang bagaimana kebijakan negara diterima oleh komunitas yang berbeda.

Ada Jenderal, Ada Pengusaha

Kemudian masuklah dimensi keamanan dan ekonomi. Agum Gumelar, Budi Gunawan dan Ida Bagus Purwalaksana membawa pengalaman dari lingkungan pertahanan dan keamanan. Dalam pemerintahan Prabowo, perspektif ini tentu memiliki relevansi tersendiri.

Prabowo adalah presiden dengan latar belakang militer dan memiliki agenda pertahanan yang besar: modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan, ketahanan nasional dan posisi Indonesia di tengah kompetisi kekuatan besar.

Tetapi Wantimpres tidak berhenti di situ. Ada Chairul Tanjung dan Dato' Sri Tahir. Ada Jusuf Hamka. Mereka membawa pengalaman dunia usaha dengan karakter yang berbeda-beda.

Kehadiran para pengusaha dapat memberi perspektif yang tidak selalu tersedia dalam birokrasi: bagaimana regulasi dirasakan oleh pelaku usaha, bagaimana investasi membaca risiko Indonesia, bagaimana proyek infrastruktur menghadapi persoalan pembiayaan dan bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi keputusan ekonomi.

Namun di sinilah prinsip profesionalitas menjadi sangat penting. Pengusaha yang duduk sebagai penasihat Presiden idealnya tidak sekadar membawa kepentingan dunia usaha. Mereka harus mampu melihat kepentingan ekonomi nasional secara lebih luas.

Sebab kebijakan ekonomi selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi ada kebutuhan investasi, pertumbuhan, efisiensi dan kepastian usaha. Di sisi lain ada kepentingan pekerja, konsumen, UMKM, lingkungan, fiskal negara dan pemerataan.

Wantimpres akan diuji pada kemampuannya mempertemukan berbagai kepentingan itu, bukan sekadar menyuarakan kepentingan kelompok asalnya.

Ruang untuk Hukum dan Konstitusi

Kemudian ada Margarito Kamis dan Anwar Usman. Keduanya membawa pengalaman berbeda dalam bidang hukum tata negara. Margarito dikenal sebagai pakar hukum tata negara, sementara Anwar Usman adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kehadiran mereka menjadi relevan karena semakin besar program pemerintah, semakin besar pula potensi persoalan hukumnya.

Pemerintahan tidak cukup hanya bertanya: "Apakah program ini bagus?" Ia juga harus bertanya: apakah dasar hukumnya kuat? Apakah prosedurnya benar? Apakah kebijakan tersebut kompatibel dengan konstitusi? Bagaimana jika digugat? Apa konsekuensi kelembagaannya?

Di negara demokrasi, kebijakan yang besar hampir selalu memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, ahli hukum tata negara dalam Wantimpres bukan sekadar "penjaga pasal". Mereka dapat berfungsi sebagai alarm konstitusional sebelum sebuah kebijakan berubah menjadi sengketa.

Tetapi kehadiran mantan hakim juga membawa kebutuhan akan jarak profesional. Pengalaman yudisial seharusnya menjadi sumber ketelitian konstitusional, bukan pembenaran terhadap keputusan politik.

Para Teknokrat: Hatta, Jonan dan Soekarwo

Ada pula kelompok yang dapat disebut sebagai "orang-orang kerja". Hatta Rajasa memiliki pengalaman panjang sebagai teknokrat dan menteri. Ignasius Jonan memiliki pengalaman dalam birokrasi dan pengelolaan transportasi serta energi. Soekarwo memiliki pengalaman sebagai birokrat dan gubernur Jawa Timur.

Mereka berbeda dengan intelektual atau tokoh agama. Kekuatan mereka justru berada pada pengalaman mengelola sistem. Bagi Prabowo, ini penting karena tiga tahun terakhir pemerintahannya bukan lagi masa untuk sekadar merumuskan visi.

Visi harus berubah menjadi hasil. Program seperti hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, energi, infrastruktur, transformasi transportasi, pendidikan, kesehatan, penguatan BUMN dan agenda strategis lainnya membutuhkan bukan hanya visi politik, tetapi kemampuan eksekusi.

Di sinilah pengalaman mantan pejabat menjadi berguna. Mereka tahu bahwa kebijakan yang terlihat sederhana di atas kertas dapat menjadi sangat rumit ketika bertemu anggaran, regulasi, ego sektoral, pemerintah daerah, aparat birokrasi, pengadaan, dunia usaha dan realitas lapangan.

Jusuf Wanandi juga menarik. Sebagai salah satu pendiri CSIS, ia membawa tradisi pemikiran strategis dan hubungan internasional. Ini menjadi relevan bagi Indonesia yang berada di tengah perubahan geopolitik besar.

Perang dan kompetisi kekuatan besar tidak lagi hanya berlangsung dalam bentuk konfrontasi militer. Ada perang dagang, teknologi, energi, mineral kritis, rantai pasok, semikonduktor, kecerdasan buatan dan perebutan pengaruh di kawasan.

Presiden membutuhkan orang yang dapat membantu melihat Indonesia bukan hanya dari Jakarta, tetapi dari Washington, Beijing, Tokyo, New Delhi, Canberra dan kawasan ASEAN. Dalam konteks ini, pengalaman strategis para anggota Wantimpres dapat menjadi pelengkap bagi kementerian yang menangani politik luar negeri dan pertahanan.

Wantimpres Bukan "Superkabinet"

Pertanyaan berikutnya justru yang paling menarik: mengapa sebanyak 26? Jawabannya secara hukum cukup sederhana. Setelah perubahan UU Wantimpres pada 2024, jumlah anggota tidak lagi dikunci seperti formula lama. Undang-undang memberikan ruang agar jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tetapi secara politik-administratif, angka 26 tentu membawa konsekuensi. Dewan yang terlalu kecil mungkin kekurangan perspektif. Dewan yang terlalu besar dapat menghadapi persoalan sebaliknya: terlalu banyak perspektif, terlalu banyak kepentingan dan terlalu sulit menghasilkan sintesis.

Karena itu, tantangan terbesar Wantimpres Prabowo bukanlah apakah 26 orang tersebut hebat atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah 26 pengalaman yang berbeda itu dapat diubah menjadi satu sistem nasihat yang efektif. Ini dua hal yang sangat berbeda. Mengumpulkan orang-orang hebat belum tentu menghasilkan lembaga yang hebat. Yang menentukan adalah mekanisme kerja.

Ada satu hal yang perlu ditegaskan. Wantimpres bukanlah superkabinet. Mereka tidak menjalankan kementerian. Mereka tidak menggantikan menteri. Mereka tidak membuat keputusan pemerintahan. Tugas dasarnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Bahkan undang-undang mengatur bahwa isi nasihat dan pertimbangan tersebut bersifat rahasia. Hatta Rajasa kembali menegaskan setelah pelantikan bahwa Wantimpres tidak akan membuka kepada publik isi nasihat yang diberikan kepada Presiden. Ini sekaligus membuat lembaga tersebut unik.

Publik mungkin tidak pernah tahu apakah suatu keputusan Presiden lahir setelah mendengar nasihat tertentu dari Wantimpres. Akibatnya, keberhasilan Wantimpres tidak mudah diukur dengan indikator yang biasa digunakan untuk kementerian.

Tidak ada jalan tol yang bisa diklaim sebagai hasil kerja Wantimpres. Tidak ada angka ekspor yang secara langsung dapat diberi label "hasil Wantimpres". Keberhasilannya lebih subtil: apakah Presiden memperoleh perspektif yang lebih luas sebelum mengambil keputusan?

Apakah ada kebijakan yang diperbaiki setelah mendapat masukan? Apakah risiko yang semula tidak terlihat menjadi terlihat? Dan yang paling penting: apakah para penasihat berani berbeda pendapat?

Menuju 2029: Bukan Lagi Soal Popularitas

Di sinilah paradoks Wantimpres baru berada. Prabowo mendapatkan sebuah dewan yang sangat kaya pengalaman. Secara teoritis, ini adalah kekayaan perspektif. Tetapi kekayaan perspektif baru berarti apabila perspektif itu benar-benar dipertemukan.

Kalau semua orang hanya menyampaikan apa yang ingin didengar Presiden, maka Wantimpres berubah menjadi ruang gema. Sebaliknya, kalau perbedaan pandangan dapat disampaikan secara profesional, rahasia dan argumentatif, lembaga ini bisa menjadi semacam "ruang uji" bagi kebijakan Presiden.

Sampai 2029, tantangan Prabowo bukan hanya mempertahankan popularitas pemerintahan. Yang lebih menentukan adalah apakah janji politik berubah menjadi kapasitas negara. Dan apakah program-program unggulan pemerintah mampu bertahan ketika berhadapan dengan keterbatasan anggaran dan perubahan ekonomi global.

Untuk semua itu, Presiden membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas. Ia membutuhkan pengalaman, keahlian dan kritik. Maka, makna paling penting dari susunan Wantimpres baru ini mungkin justru bukan pada siapa yang paling dekat dengan Prabowo, siapa yang pernah dekat dengan Jokowi, siapa yang berasal dari NU, siapa yang pengusaha, atau siapa yang selama ini dikenal sebagai pengkritik pemerintah.

Maknanya terletak pada apakah semua latar belakang tersebut dapat diubah menjadi keragaman nasihat. Dan figur seperti Rocky Gerung diharapkan membawa fungsi yang sangat berbeda: menjaga agar meja pertimbangan tidak kehilangan suara kritis.

Pada akhirnya, Prabowo sendiri yang menentukan apakah semua itu menjadi kekuatan atau hanya menjadi daftar panjang nama besar. Sebab nasihat yang paling berguna bagi seorang presiden bukanlah nasihat yang selalu membenarkan keputusan Presiden. Nasihat yang paling berguna justru adalah nasihat yang membuat Presiden melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.

Dan tiga tahun terakhir menuju 2029 akan menjadi ujian nyata bagi 26 orang di ruang itu: apakah mereka sekadar menjadi penghias struktur kekuasaan, atau benar-benar menjadi ruang berpikir strategis bagi seorang presiden yang sedang berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebelum masa jabatan berakhir. #

Depok, 3 Oktober 2026

Satrio Arismunandar, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA. WA: 081286299061. ***