Belanja Pegawai dan Infrastruktur Terganggu, Hanura Minta Menkeu Baru Dengar Keluhan Daerah soal Pemangkasan TKD

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendengarkan keluhan pemerintah daerah terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Rio berharap pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah, terutama daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai maupun pembangunan infrastruktur.

"Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur, soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak,” kata Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.

Rio yang juga Ketua Tim Task Force Hanura meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam melakukan pemangkasan anggaran daerah. Menurut dia, daerah perlu diberikan kelonggaran fiskal agar tetap mampu menjalankan pembangunan.

"Ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi untuk membangun infrastruktur. Bahkan, Pemerintah Pemprov DKI Jakarta mengusulkan menerbitkan obligasi untuk pembiayaan pembangunan,” tuturnya.

Menurut Rio, keterbatasan anggaran daerah berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi. Ia menilai pemerintah daerah akan lebih leluasa mengembangkan potensi ekonomi apabila mendapatkan dukungan fiskal yang memadai.

"Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan kota, harus mulai membahas isu-isu ini. Ini sesuai dengan slogan dan visi Hanura, ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’,” tegasnya.

Pemangkasan TKD Berdampak ke Infrastruktur Daerah

Dampak pemangkasan TKD juga dirasakan sejumlah daerah. Anggota DPRD Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dari Partai Hanura Edmundus Yakobus Manek mengatakan berkurangnya dana transfer membuat sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai.

"Benar yang dikatakan Ketum kami, Pak OSO. Di Belu, dipotong hampir Rp104 miliar. Seluruh program infrastruktur tidak jalan. Akhirnya pekerja lokal yang biasa mengerjakan proyek pemerintah nganggur,” kata Edmundus.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan sejumlah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika alokasi TKD berkurang, kemampuan daerah membiayai pembangunan dan membuka aktivitas ekonomi baru turut tertekan.