Serangan PDIP ke Jokowi: Kabur dari Persidangan Ijazah Palsu dan Dianggap Ngomong Besar Doang

Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi para penyintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai reaksi sinis dari PDI Perjuangan (PDIP).

Elite partai berlambang banteng tersebut secara terang-terangan menilai blusukan Jokowi tak lebih dari sekadar manuver pencitraan semata.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan sindiran tajam dengan mengaitkan kunjungan tersebut sebagai bentuk pelarian Jokowi dari kewajiban hukumnya. Seperti diketahui, belakangan ini isu mengenai sidang dugaan ijazah palsu kembali ramai disorot.

"Bukannya hadir di pengadilan, malah manggung ke tempat pengungsi bencana," sindir Deddy.

Kritik senada juga dilontarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Ia secara spesifik menyoroti waktu kunjungan Jokowi yang dinilai terlambat karena baru dilakukan berminggu-minggu setelah bencana gempa mengguncang wilayah tersebut.

"Ngomong besar doang. Kabur cari pencitraan ke NTT setelah 30 hari lebih gempa," ujar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur mengkritik keras momen ketika Jokowi merespons keluhan pengungsi terkait krisis air bersih dengan jawaban bahwa dirinya sudah pensiun dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat ironis dan bertolak belakang dengan realitas politik keluarga Jokowi saat ini.

"Terus ditanya soal butuh air bersih: "saya sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah pensiun". Padahal anaknya masih wapres dan terus menyiapkan anak-anaknya di kekuasaan. Berkuasa jadi presiden 10 tahun, bilang gak bisa apa-apa," beber Guntur.

Ia pun menyimpulkan bahwa ketidaksiapan Jokowi dalam memberikan solusi konkret bagi warga di pengungsian semakin memperjelas motif sebenarnya dari kunjungan tersebut.

"Ya emang ke sana tanpa persiapan, karena kabur dari pengadilan ijazah palsu," pungkas Guntur menegaskan kritiknya.