Cerita Di Balik Keoknya Ganjar-Mahfud MD, PDIP: Laporan Pelanggaran Menumpuk Tapi Banyak Yang Kandas
Kredit Foto: Antara/Makna Zaezar
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohammad Guntur Romli melontarkan kritik tajam terkait lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Guntur mempertanyakan efektivitas kerja lembaga pengawas dan penegak hukum pemilu karena banyaknya aduan pelanggaran yang tidak berlanjut ke proses hukum. Kekesalan tersebut diungkapkannya melalui akun media sosial X pribadinya pada Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Dilema Pengganti Gibran: Kalau Wapres dari Gerindra, Prabowo Berisiko Dilepehkan Koalisi
Ia mengulas kembali dinamika pemilu sebelumnya, di mana pihaknya kalah usai mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurut Guntur, berbagai laporan dugaan kecurangan yang telah dilayangkan secara resmi justru menemui jalan buntu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Laporan pelanggaran menumpuk, tetapi banyak yang kandas di Gakkumdu. Kekuasaan bekerja, sementara lembaga yang seharusnya menjaga justru diam," kata Guntur.
Dalam pandangannya, mandeknya penanganan laporan tersebut terjadi di tengah beragam dugaan penyimpangan yang berlangsung secara terstruktur sepanjang tahapan pemilu.
Ia menyoroti dugaan penggunaan bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara, pengerahan aparatur negara dan kepala desa, hingga carut-marut sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap).
Guntur tidak hanya di tingkat teknis lapangan, ia juga menilai persoalan besar bermula dari perubahan regulasi menjelang pemungutan suara seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
"Cara-cara manipulatif mengubah aturan di tengah permainan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut meninggalkan catatan kelam bagi perjalanan demokrasi dari Indonesia.
"Cukup sekali demokrasi kita dipermainkan. Masih segar di ingatan kita bagaimana pemilu sebelumnya dirusak dari hulu ke hilir," tegas Guntur.
Adapun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di 18–19 November 2026 untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Forum yang menggandeng mantan hakim, akademisi, pakar hukum pidana, ahli forensik digital, serta organisasi masyarakat sipil itu menitikberatkan pada penguatan penegakan hukum serta pembenahan tata kelola tahapan pemilu.
"Tujuannya jelas: setiap kecurangan harus punya larangan yang tegas, sanksi yang pasti, dan lembaga yang berani menindak. Penyalahgunaan jabatan, sumber daya negara, dan politik uang harus bisa dihukum, siapa pun pelakunya," ujar Guntur.
Mengacu ke Pasal 22E UUD 1945, Guntur menegaskan bahwa regulasi pemilu ke depan harus memastikan setiap peserta memiliki kedudukan setara dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda
"Pemilu adalah hak rakyat, bukan milik penguasa," tegasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar