AS Kena Veto Rusia dan China Soal Sanksi Nuklir Iran

Rusia dan China memveto rancangan resolusi Amerika Serikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang bertujuan memperpanjang mandat panel ahli independen untuk memantau pelaksanaan sanksi terhadap program nuklir Iran.

Pemungutan suara pada Kamis (17/9/2026) menghasilkan 11 suara mendukung, dua suara veto dari Rusia dan China, serta dua abstain dari Pakistan dan Somalia. Kegagalan pengesahan membuat mandat panel ahli tersebut tidak diperpanjang.

Meski mekanisme pengawasan panel terhenti, sanksi internasional terhadap Iran tetap berlaku. Sanksi tersebut kembali diberlakukan setelah Prancis, Jerman, dan Inggris mengaktifkan mekanisme snapback pada September 2025.

Pembatasan yang diberlakukan kembali mencakup pembekuan aset global, embargo senjata, serta larangan pengembangan program rudal balistik Iran.

China menilai pembahasan kasus nuklir Iran di DK PBB telah berakhir setelah masa berlaku Resolusi 2231 selesai pada 18 Oktober 2025. Beijing juga menolak penggunaan forum PBB untuk mendorong tindakan sepihak yang dinilai dapat meningkatkan ketegangan.

Rusia mengambil posisi serupa. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menilai klaim mengenai mekanisme snapback serta upaya memperpanjang mandat pengawasan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Moskow juga menganggap Komite 1737 dan panel ahlinya tidak lagi memiliki dasar setelah masa berlaku Resolusi 2231 berakhir pada Oktober 2025.

Sebaliknya, Amerika Serikat menilai penghentian panel independen akan melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi Iran. Washington menyebut panel tersebut selama ini menjadi sumber pelaporan independen dan berbasis bukti mengenai dugaan pelanggaran sanksi.

Iran menyambut keputusan veto Rusia dan China. Misi Tetap Iran untuk PBB menyampaikan apresiasi atas sikap kedua negara tersebut dan menilai veto berhasil menggagalkan upaya Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan DK PBB untuk kepentingan politik.

Perkembangan tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran negara-negara Barat mengenai aktivitas nuklir Iran. Laporan Badan Pengawas Nuklir Internasional (IAEA) mencatat Iran memiliki 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60 persen. Tingkat tersebut berada di bawah kemurnian 90 persen yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir.

Tekanan terhadap Teheran juga berlanjut melalui kebijakan Amerika Serikat di luar forum PBB. Washington menjatuhkan sanksi terhadap jaringan mata uang digital BitBank dan Pishtaz Simorgh Electronic Trade Co. yang dituduh membantu Iran mengakses sistem keuangan internasional secara ilegal.