Survei ASI Sebut MBG Jadi Program Pemerintah Paling Dirasakan Manfaatnya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas pemerintah yang dinilai paling tepat sasaran oleh masyarakat berdasarkan survei Arus Survei Indonesia (ASI). Program tersebut memperoleh tingkat penilaian 40,8%, jauh di atas program lain dalam tiga besar.

Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan mengatakan MBG memperoleh penerimaan kuat karena manfaatnya dinilai dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.

“Sedangkan program prioritas yang paling tepat sasaran, berikut urutan tiga besarnya. Makan Bergizi Gratis atau MBG 40,8 persen, Cek Kesehatan Gratis 18,7 persen, dan Sekolah Rakyat 9,8 persen,” kata Ali.

Survei dilakukan secara tatap muka pada 23–29 Juli 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Temuan tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap MBG cukup kuat. Namun, penerimaan tersebut perlu diikuti dengan penguatan pelaksanaan, khususnya dalam menjaga ketepatan sasaran, transparansi, serta standar mutu dan keamanan pangan.

Pakar Gizi Universitas Tadulako Prof. Nurudin Rahman mengatakan keamanan pangan perlu menjadi salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, manfaat program perlu diikuti dengan jaminan bahwa makanan yang diberikan memenuhi aspek gizi, kualitas, dan keamanan konsumsi.

“Kehigienisan bahan makanan dan porsi gizi makanan sangat penting dalam penyajian MBG,” ujar Nurudin.

Menurut dia, pengendalian keamanan pangan perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memperhatikan kualitas, daya tahan, serta kandungan gizi bahan pangan. Aspek kebersihan dapur dan kelayakan peralatan juga perlu diperhatikan.

“SPPG wajib menjaga kualitas bahan baku pangan supaya aman dikonsumsi,” katanya.

Nurudin juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam penyusunan menu MBG. Selain memenuhi kebutuhan gizi dan keamanan pangan, pemanfaatan bahan lokal dinilai dapat menjaga variasi menu serta mendukung perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.

Ia juga menilai penyesuaian kebijakan MBG, termasuk prioritas bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat mendukung pemerataan layanan gizi.

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Nurudin mendorong pengawasan yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pangan.

Baca Juga: Anggaran Pengawasan Dipangkas DPR, BPOM Harus Putar Otak Amankan Program MBG!

Baca Juga: 1.653 Sekolah Dicoret dari MBG, BGN Klaim Wali Murid Ikut Setuju

Baca Juga: Pakar: MBG Baik Buruknya Secara Keseluruhan Identik dengan Kualitas Pengambilan Keputusan Prabowo

SPPG juga dinilai perlu melibatkan ahli kesehatan lingkungan untuk memastikan sanitasi dapur, keamanan makanan, dan penjaminan mutu menu. Selain itu, tim multidisiplin dengan pemahaman mengenai Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan pangan.

Nurudin menambahkan, intervensi gizi perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk sejak masa kehamilan. Pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dinilai penting untuk mendukung kecukupan gizi anak dan pencegahan stunting.

Dengan penerimaan masyarakat yang cukup kuat, penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam keberlanjutan MBG. Pengawasan keamanan pangan, pemanfaatan bahan pangan lokal, kompetensi SPPG, dan evaluasi program menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.