Pakar: MBG Baik Buruknya Secara Keseluruhan Identik dengan Kualitas Pengambilan Keputusan Prabowo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai persoalan pelaksanaan, termasuk kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, program tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, menilai posisi program terkait secara politik sudah sangat melekat dengan sosok Prabowo. Karena itu keberhasilan maupun kegagalan program tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja dari Presiden.

Baca Juga: Pakar: Tidak Sepatutnya Hakim Tunduk ke Surat Edaran Mahkamah Agung di Kasus Ijazah Jokowi

"MBG secara politik, itu identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Terus dan tidaknya program ini tergantung kehendak, kemauan dan pikiran dari Prabowo," ujar Henri, dikutip Jumat (11/9/2026).

Menurut Henri, keterkaitan tersebut bukan hanya menyangkut keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan MBG. Kualitas pelaksanaan program di lapangan juga berpotensi menjadi cerminan terhadap kualitas kebijakan yang diambil pemerintah.

"Begitu pula baik buruknya kualitas program secara keseluruhan juga identik dengan kualitas pengambilan keputusan Prabowo," tukasnya.

Ia menilai persoalan menjadi lebih rumit karena program tersebut merupakan program dengan cakupan yang sangat luas. Ribuan titik pelaksanaan di berbagai daerah membuat pemerintah menghadapi tantangan pengawasan yang tidak sederhana.

"Operasional yang sangat luas dengan potensi ribuan titik kelemahan yang terbentang di seluruh Indonesia menjadi resiko politik yang sangat berbahaya bagi nama baik dan reputasi Presiden Prabowo," ucap dia.

Henri juga menyoroti banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Perbedaan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah, menurut dia, membuka kemungkinan terjadinya kesalahan yang kemudian berujung pada persoalan politik.

"Mengendalikan kualitas program yang begitu luas, dengan melibatkan begitu banyak orang dengan berbagai macam kualitas di berbagai daerah membuka peluang presiden jadi sasaran tembak secara politik," jelasnya.

Ia memberikan ilustrasi sederhana mengenai besarnya konsekuensi tersebut. Menurut Henri, kesalahan yang terjadi di satu dapur saja dapat berdampak lebih luas terhadap citra pemerintah.

Henri juga mengingatkan bahwa persoalan program tersebut tidak berhenti pada aspek teknis. Ia menilai kerentanan sistem dapat dimanfaatkan pihak ketiga, meskipun dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif.

Dengan kondisi tersebut, ia meminta pemerintah melihat program tersebut bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai kebijakan yang membawa konsekuensi politik besar bagi Prabowo.

Baca Juga: Roy Suryo Ternyata Masih Berpeluang Kantongi Rp206 Juta dari Kasus Ijazah Jokowi

"MBG memang tidak satu satunya masalah, namun itu merupakan salah satu sebab yang paling terbuka," tuturnya.