1.653 Sekolah Dicoret dari MBG, BGN Klaim Wali Murid Ikut Setuju

Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menariknya, BGN menyebut keputusan tersebut telah dikonfirmasi kepada pihak sekolah hingga wali murid yang disebut menyetujui agar anggaran dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan satuan pendidikan yang dikeluarkan dari sasaran MBG antara lain sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas. Pemerintah kemudian mengarahkan kembali sasaran program, termasuk ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Misalnya seperti SMA Taruna Nusantara itu tidak mendapatkan MBG, kemudian termasuk sekolah-sekolah internasional seperti sekolah berkurikulum Cambridge, kemudian yang berada di level-level itu," kata Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menurut Sudaryono, keputusan tersebut tidak diambil hanya berdasarkan klasifikasi sekolah. BGN juga mengacu pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai satuan pendidikan yang menolak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BGN kemudian melakukan konfirmasi ulang secara langsung sebelum mengeluarkan sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima MBG. Konfirmasi tidak hanya dilakukan kepada kepala sekolah, tetapi juga kepada wali murid secara kolektif.

"Wali murid semuanya itu menyetujui bahwa sekolah itu tidak perlu dikirim MBG dengan alasan supaya anggaran yang harusnya dipakai itu bisa dipergunakan untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan," ujar Sudaryono.

Keterangan tersebut menjadi dasar BGN dalam melakukan refocusing sasaran program. Dengan mengeluarkan satuan pendidikan yang dinilai tidak membutuhkan intervensi tersebut, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya MBG kepada kelompok lain yang dianggap memiliki kebutuhan lebih besar.

Sudaryono menyebut jumlah satuan pendidikan yang dikeluarkan mencapai 1.653. Angka tersebut mencakup sekolah yang berada dalam kategori yang disebut BGN tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

Pengalihan sasaran tersebut juga diarahkan ke wilayah 3T. Pemerintah ingin program MBG tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan manfaatnya menjangkau kelompok dan wilayah yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi.

Baca Juga: BGN Ubah Skema Insentif MBG, Rp6 Juta Tak Lagi Rata untuk Semua Dapur

Sudaryono menegaskan pengurangan jumlah satuan pendidikan penerima bukan berarti program MBG dihentikan. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi program dapat berjalan dengan sasaran yang lebih tepat.

"Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti," tutur Sudaryono.

Selain mengubah sasaran penerima, BGN juga tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola penyajian MBG. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul sejumlah kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program di berbagai daerah.

Sudaryono mengatakan BGN masih mengevaluasi sumber persoalan dalam kasus-kasus tersebut. Pemeriksaan mencakup kemungkinan masalah di dapur, sekolah, pemahaman terhadap standar operasional prosedur, proses perjalanan makanan, hingga cara makanan ditempatkan sebelum dikonsumsi.

"Bahwa ada beberapa kasus-kasus gangguan kesehatan karena program MBG, kami juga terus berbenah. Masalahnya dari mana? Apakah masalah yang di dapur? Apakah masalahnya dari sekolah? Apakah masalahnya ada pada ketidakpahaman SOP dari petugas kita? Apakah masalahnya pada perjalanan? Apakah masalahnya ditaruh di lantai?" ujar Sudaryono.

Menurut dia, pembenahan tersebut penting karena semakin luasnya cakupan program juga membutuhkan peningkatan kesadaran dan literasi mengenai keamanan pangan serta kesehatan. BGN ingin persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat diidentifikasi dan diperbaiki agar tidak mengganggu keberlanjutan program.

Pencoretan 1.653 satuan pendidikan menjadi bagian dari penataan ulang sasaran MBG. BGN menyatakan anggaran dan sumber daya yang tidak lagi digunakan untuk sekolah-sekolah tersebut akan diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk penerima manfaat di wilayah 3T.