Pendidikan Gratis Prabowo Ketemu Tembok APBN, Puan Minta Hitung Kekuatan Anggaran

Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mulai berhadapan dengan persoalan kemampuan anggaran negara. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menghitung lebih dulu kekuatan APBN sebelum memperluas kebijakan pendidikan gratis tersebut.

Puan menilai kebijakan sebesar itu membutuhkan kajian yang matang agar pelaksanaannya tidak justru membebani keuangan negara. Menurutnya, pemerintah perlu melihat kondisi APBN sekaligus manfaat yang akan diterima masyarakat.

"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Prabowo menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri digratiskan. Presiden bahkan berencana menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.

Prabowo sebelumnya menegaskan pendidikan negeri dari tingkat SD, SMP, SMA hingga universitas negeri seharusnya tidak lagi membebani masyarakat. Ia menyebut pemerintah akan segera membahas rencana tersebut dalam rapat terbatas.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ungkap Prabowo.

Namun, Puan mengingatkan bahwa sebagian jenjang pendidikan dasar sebenarnya sudah mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. Karena itu, perlu dilihat kembali seberapa jauh negara mampu memperluas pembiayaan tersebut.

"SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa," ucapnya.

Baca Juga: Priwola 2026 Dorong Perempuan Perkuat Kepemimpinan Lewat Komunikasi

Menurut Puan, kondisi global juga menjadi faktor yang tidak bisa dilepaskan dalam menentukan kebijakan fiskal. Pemerintah perlu memastikan setiap program baru memiliki ruang anggaran yang memadai.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari kebijakan pendidikan tetap harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Artinya, aspek kebermanfaatan harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah membiayainya.

"Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara," katanya.

Wacana tersebut menjadi semakin besar karena cakupannya tidak hanya menyasar pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga perguruan tinggi negeri. Pembiayaan pendidikan tinggi tentu membutuhkan perhitungan tersendiri karena menyangkut jumlah mahasiswa, kapasitas kampus, serta kebutuhan operasional pendidikan.

Di sisi lain, Prabowo telah menyampaikan bahwa pemerintah akan mencari sumber pembiayaan untuk merealisasikan program tersebut. Ia bahkan menyinggung dana hasil korupsi yang menurutnya harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

"Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," tutur Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya ambisi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tanpa membebani masyarakat. Namun, sebelum menjadi kebijakan, wacana tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai desain program dan sumber pembiayaannya.

Dengan demikian, pendidikan gratis hingga PTN kini bukan hanya persoalan kemauan politik pemerintah. Kekuatan APBN menjadi salah satu faktor utama yang akan menentukan apakah gagasan tersebut dapat benar-benar diwujudkan.