Animo Warga Tinggi Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai, Wagub Rano Karno: Sinyal Positif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut positif tingginya antusiasme masyarakat terhadap operasional trayek baru transportasi LRT rute Kelapa Gading-Manggarai. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa besarnya animo warga menjadi sinyal positif dalam mengubah budaya bertransportasi di Ibu Kota.

“LRT memang saya mendengar dengan Rp8  ini animo banyak, ya mungkin banyak faktor ya. Ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau coba, segala macam," ujar Rano di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Menurut Rano, penerapan tarif terjangkau serta fasilitas yang memadai berhasil menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, baik mereka yang murni bermobilitas kerja maupun warga yang sekadar ingin mencoba pengalaman baru.

Lebih lanjut, Rano menjelaskan bahwa strategi pemberlakuan tarif sementara ini merupakan langkah taktis yang dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, guna memancing antusiasme masyarakat agar beralih dari ketergantungan pada kendaraan pribadi.

“Cuma itu sebetulnya kan pemicu Pak Gubernur ini memancing orang ke transportasi umum. Agar sudah deh, kendaraan pribadi sudah apa, artinya bukan kita larang, tapi jauh lebih nyaman segala macam kalau kita pakai transportasi umum,” tuturnya. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan tarif sementara LRT rute Kelapa Gading–Manggarai sebesar Rp8 per penumpang, usai diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Untuk menarik minat masyarakat menggunakan layanan baru tersebut, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif khusus sebesar Rp8 selama delapan hari setelah peresmian. 

“Dalam kesempatan ini, mohon izin tadi kami sudah melaporkan, selama 8 hari kami akan membebaskan biaya bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan LRT ini, mulai sekarang setelah diresmikan oleh Bapak Presiden,” kata Pramono. 

Usai periode tersebut berakhir, para pengguna LRT akan dikenakan tarif flat sebesar Rp5.000. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji serta menetapkan tarif layanan baru pada Oktober 2026 mendatang.