Fadli Zon Akui Pemerkosaan Mei 1998 Terjadi, tetapi Persoalkan Istilah Massal
Kredit Foto: Kementerian Kebudayaan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan dirinya tidak menyangkal terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. Namun, ia masih mempersoalkan penggunaan istilah “massal” karena menilai penyebutan tersebut harus didukung fakta sejarah dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fadli mengatakan keberatannya terhadap istilah tersebut berkaitan dengan makna “massal” yang menurutnya mengacu pada tindakan terstruktur dan sistematis. Ia menyampaikan pandangan itu setelah mendapat kritik dari produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja.
“Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras,” kata Fadli, dilansir dari ANTARA, Sabtu (21/11/2026).
Ia juga menyatakan tidak mempermasalahkan apabila terdapat fakta hukum maupun dokumentasi yang mendukung penggunaan istilah tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai peristiwa sejarah perlu didasarkan pada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Fadli muncul sehari setelah Siera menyampaikan kritik secara terbuka dalam malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik, Siera menyinggung pernyataan Fadli mengenai pemerkosaan massal pada Mei 1998.
“Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. Saya cuma ingin bilang bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan massal tahun 1998 adalah sebuah tindakan yang sangat menjijikan dan nir-empati,” kata Siera di atas panggung FFI.
Kritik tersebut merujuk pada pernyataan Fadli pada Juni 2025 yang mempertanyakan bukti penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Siera juga menyampaikan bahwa film dapat menjadi medium untuk menyuarakan keresahan publik dan membangkitkan empati.
Baca Juga: Tekankan Akurasi Sejarah, Fadli Zon Kecam Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998
Di sisi lain, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998 mencatat adanya kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut laporan tersebut memuat 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi.
Dari jumlah tersebut, terdapat 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, serta sembilan kasus pelecehan seksual.
Komnas Perempuan juga menjelaskan bahwa identitas korban tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik demi melindungi korban dan keluarganya.
Di tengah polemik tersebut, Fadli menegaskan bahwa pandangannya mengenai istilah “massal” merupakan pendapat pribadi. Ia juga membantah terlibat dalam penulisan maupun pengarahan buku sejarah nasional yang sedang disusun pemerintah.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: