BI Catat Merchant QRIS Tembus 47,11 Juta, Naik 13,83%

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan perluasan penggunaan QRIS menjadi salah satu fokus BI dalam mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

“Fokus juga untuk memperluas akseptasi dari QRIS melalui peningkatan jumlah merchant di QRIS yang sudah mencapai target 47,11 juta atau dengan pertumbuhan 13,83 persen secara tahunan,” kata Destry dalam acara FEKDI dan IFSE 2026, Kamis (24/9/2026).

Destry menyebutkan, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah merchant yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus bertambah. Hingga 2026, jumlah merchant QRIS telah mencapai 47,11 juta, tumbuh 13,83% secara tahunan.

Selain merchant, BI juga terus mendorong pertumbuhan jumlah pengguna QRIS. Destry menyebut jumlah pengguna QRIS ditargetkan mencapai 69,32 juta pada akhir 2026, atau tumbuh 20,26% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Destry, digitalisasi pembayaran tidak hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

BI juga melihat digitalisasi dapat membantu aktivitas ekonomi di daerah. Pemanfaatan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, dinilai dapat mendukung transaksi pemerintah daerah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital.

Destry menyebut tingkat digitalisasi pemerintah daerah juga terus meningkat. Saat ini, sebanyak 518 dari total 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9% telah mencapai tahap digitalisasi.

“Pemda ini tentu memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional,” ujarnya Destry di Jakarta Convetional Center.

Baca Juga: QRIS Makin Marak, OttoPay Percepat Pendaftaran Merchant

Baca Juga: Destry Lantik Mal Isnaini Jadi Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI

Di sisi lain, pertumbuhan transaksi digital juga membuat BI menaruh perhatian lebih besar pada keamanan dan perlindungan konsumen. Destry mengatakan semakin terkoneksi ekosistem digital, semakin besar pula risiko yang harus diantisipasi, mulai dari penyalahgunaan data hingga fraud dan scam.

Karena itu, BI bersama industri dan kementerian/lembaga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran agar tetap aman, andal, dan dapat dipercaya masyarakat seiring semakin luasnya penggunaan pembayaran digital.