Komdigi Desak Roblox Perketat Verifikasi Usia Pengguna Anak

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Roblox menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) ke dalam langkah konkret di platform.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan permintaan tersebut kepada Co-Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki dalam pertemuan di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).

Meutya menegaskan platform global yang beroperasi di Indonesia wajib memenuhi regulasi nasional, khususnya terkait pelindungan anak di ruang digital.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Namun, Meutya meminta penguatan terutama dalam proses verifikasi usia agar lebih akurat serta mekanisme pelindungan yang lebih ketat bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya.

Meutya juga mendorong Roblox menerapkan prinsip safety-by-design. Prinsip tersebut menempatkan aspek keamanan dan pelindungan anak sebagai bagian dari proses perancangan produk dan fitur sejak awal, bukan setelah risiko atau pelanggaran terjadi.

Pemerintah meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal serta mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform.

Selain itu, Roblox diminta meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko sejak dini. Penguatan tersebut disampaikan karena platform Roblox banyak digunakan oleh anak-anak di Indonesia.

Baszucki mengatakan Roblox memahami tanggung jawab perusahaan terhadap penggunanya, terutama generasi muda. Ia menyatakan perusahaan terbuka untuk terus menyesuaikan produk dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat Roblox beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Menurut Baszucki, sejumlah perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain dengan kebutuhan serupa.

Selain perubahan produk dan fitur, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, salah satunya melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta.

Menurut pemerintah, kehadiran tersebut dapat mempercepat komunikasi dan koordinasi Roblox dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.

Baca Juga: Komdigi Minta Investasi Digital Global Perkuat Kapasitas Nasional

Baca Juga: Ekonomi Digital Indonesia Hampir US$100 Miliar, Komdigi Dorong Nilai di Dalam Negeri

Baca Juga: Komdigi Ungkap AI Bikin Informasi Asli Makin Sulit Dibedakan

Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan tengah mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah juga meminta implementasi PP TUNAS dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.

Meutya menegaskan komitmen pelindungan anak harus terlihat melalui perubahan dan hasil nyata di dalam platform, bukan sebatas pengumuman kebijakan.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.