Geram Disebut Terima Aliran Dana Muktamar NU! Gus Ipul Resmi Laporkan Forum Keadilan ke Dewan Pers!

Sekjen PBNU periode 2021-2026 Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan sebuah konten podcast ke Dewan Pers. Laporan tersebut berkaitan dengan konten yang menghadirkan narasumber yang menurutnya tidak kredibel.

Gus Ipul mengatakan konten yang dilaporkan berkaitan dengan tudingan adanya aliran uang dalam Muktamar ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Ia menyampaikan hal tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

“Ya saya baru dari Dewan Pers untuk mengajukan pengaduan salah satu media yang membuat konten dengan mengundang narasumber yang tidak kredibel,” kata Gus Ipul.

Ia kemudian menyebut konten yang diadukan merupakan Madilog yang ditayangkan pada 12 dan 22 September. Gus Ipul mengaku memilih jalur Dewan Pers karena menghormati pers dan ingin kerja jurnalistik tetap berjalan secara independen.

“Yang saya laporkan Forum Keadilan, eh apa? konten Madilog, ya. Yang tanggal 20 eh 12 September dan 22 September,” imbuhnya.

Menurut Gus Ipul, terdapat sejumlah poin yang menjadi bagian dari pengaduannya. Salah satunya adalah tudingan mengenai adanya aliran dana, suap, dan korupsi dalam arena Muktamar ke-35.

“Ya, saya pastikan hoaks. Jadi, jadi, itu kan disebut-sebut ada aliran dana, suap korupsi, Muktamar, dan lain sebagainya. Itu kami pastikan hoaks, itu kabar palsu, itu kabar tidak benar, ya, dan itu sungguh sangat merugikan,” katanya.

Gus Ipul berharap Dewan Pers dapat meminta klarifikasi kepada media yang bersangkutan. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait isi siniar yang dipersoalkan.

Selain itu, Gus Ipul menyoroti adanya sejumlah nama tokoh NU yang disebut dalam tuduhan di konten tersebut. Menurutnya, nama-nama tersebut tidak pernah dikonfirmasi maupun dimintai klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan.

Baca Juga: Tudingan Rp480 Miliar Bikin PBNU Gerah, Gus Ipul Siapkan Somasi

“Untuk itu, kami minta media tersebut bisa dilakukan klarifikasi, kemudian apakah memenuhi kode etik jurnalistik? Karena sampai sekarang, sejumlah nama yang disebut-sebut dalam tuduhan yang ada di konten podcast tersebut tidak pernah diklarifikasi, tidak perlu, tidak pernah dikonfirmasi, tidak pernah diklarifikasi,” pungkasnya.

Gus Ipul menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi melalui Dewan Pers agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan reputasi sejumlah tokoh NU.