Soal Gugatan Ijazah Wapres di MK, Dewan Pakar Partai Demokrat Akui Siapkan Skenario A hingga D

Partai Demokrat ternyata tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi gugatan penyetaraan ijazah Wakil Presiden yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan partainya telah menyiapkan sejumlah simulasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan setelah putusan MK.

Hal itu disampaikan Andi dalam wawancara di kanal YouTube Total Politik pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, sebagai Ketua Dewan Pakar, dirinya memiliki tugas untuk mengkaji berbagai kemungkinan perkembangan politik, termasuk dampak putusan MK terhadap posisi partai.

"Tugas saya adalah membuat kajian-kajian berbagai macam skenario. Namanya ketua dewan pakar kan harus siapkan plan A, plan B, plan C, plan D. Kami di partai juga membuat simulasi mengkajinya," ujar Andi.

Menurut Andi, kajian tersebut diperlukan karena perkara yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dinilai belum memiliki preseden dalam perkara ketatanegaraan sebelumnya.

Ia juga menyoroti karakter MK yang dinilainya progresif dalam memutus perkara sehingga arah putusan sulit dipastikan. Menurut Andi, terdapat sejumlah kemungkinan hasil, mulai dari gugatan ditolak hingga dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Setiap kemungkinan tersebut, kata Andi, dapat membawa konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda. Karena itu, Demokrat memilih menyiapkan sejumlah skenario tanpa terlebih dahulu mengambil sikap politik secara terbuka.

Baca Juga: Koalisi Partai Tak Bantu Gibran, Andi Mallarangeng: Wapres Pilihan Prabowo 100 Persen

"Ada banyak sekali skenario dan kita tidak tahu yang mana yang akan terjadi. Kalau sekarang ya sudah kita mengkaji, tapi kan semuanya spekulasi," kata Andi.

Ia menegaskan, berbagai kajian yang dilakukan Demokrat belum menjadi keputusan politik partai. Demokrat masih memilih menunggu putusan MK sebelum kembali menentukan posisi.

"Makanya, kalau saya sekarang sikapnya adalah kita lihat saja apa yang terjadi di MK. Nanti setelah ada putusan, baru kita bicara, baru kita mengkaji lagi posisi partai," ujarnya.