Mal di Jalur Ganjil Genap Sepi, DPRD DKI Khawatir Investasi Lari dari Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil-genap (gage) dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan evaluasi diperlukan setelah muncul laporan penurunan omzet sejumlah mal dan pusat ekonomi yang berada di sepanjang jalur ganjil-genap.

“Saya kira perlu dievaluasi gage atau ganjil genap ini untuk bisa lebih diperhatikan juga aspek ekonomi yang membarengi keputusan tersebut,” ujar MTZ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Menurut MTZ, kebijakan ganjil-genap memang memberikan dampak positif terhadap pengendalian kemacetan. Namun, kebijakan yang telah berjalan selama satu dekade tersebut juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap sektor usaha, khususnya ritel.

“Peraturan ganjil genap di Jakarta ini sudah sangat panjang, sudah 10 tahun, ya, sudah satu dekade. Ada banyak hal positif yang didapat, tapi kemudian saya kira harus dievaluasi juga tentang dampak negatifnya, yaitu ada laporan dari masyarakat, terutama mal-mal atau pusat ekonomi yang dilalui oleh jalur gage itu, itu mengalami penurunan, penurunan omzet, dan bahkan ada beberapa yang tutup,” ungkap MTZ.

Ia mengatakan kondisi pusat perbelanjaan yang terdampak kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi di Jakarta.

MTZ juga memperingatkan adanya risiko pergeseran pusat perdagangan ke wilayah penyangga Jakarta. Menurut dia, kebijakan transportasi perlu memperhitungkan potensi dampaknya terhadap investasi, lapangan kerja, dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Jangan sampai kebijakan transportasi kita ini tanpa disadari ikut mendorong kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan potensi PAD, penerimaan asli daerah ini berpindah ke luar Jakarta,” katanya.

Baca Juga: Siap-siap Berubah! Pramono Bakal Rombak Aturan Ganjil Genap dan CFD Jakarta: Harus Benar-benar Bermanfaat

Baca Juga: Transjakarta Tak Cuma Bus, Pramono Siapkan Modal untuk Kelola Transportasi Laut Kepulauan Seribu

Baca Juga: 60 Tahun Mandek, Akhirnya Pramono Normalisasi Total Anak Kali Krukut

Karena itu, MTZ meminta Pemprov DKI tidak hanya menggunakan indikator kemacetan dalam mengevaluasi efektivitas ganjil-genap.

Menurut dia, evaluasi juga perlu mempertimbangkan volume kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, serta dampak kemacetan yang mungkin berpindah ke jalan alternatif.

Dengan evaluasi tersebut, dampak kebijakan ganjil-genap terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat dilihat secara lebih menyeluruh.