Pramono Anung minta layanan perizinan DKI dipangkas. Investasi Jakarta semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun dan terbesar nasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat layanan perizinan dan pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat serta pelaku usaha. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kemudahan layanan menjadi bagian penting dalam menjaga iklim investasi Jakarta.

Pramono menyampaikan hal tersebut saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Ia meminta proses pelayanan terus dipangkas agar lebih mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit.

“Tadi saya melihat langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik. Intinya, kita ingin pelayanan masyarakat itu semakin mudah, cepat, transparan dan tidak rumit,” ujar Pramono.

Saat ini, MPP Jakarta mengintegrasikan 19 instansi dalam satu lokasi. Selain layanan tatap muka, Pemprov DKI memperluas akses melalui 316 titik layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Jakarta. Masyarakat juga dapat mengakses layanan secara digital melalui pelayanan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKEVO.

“Kita terus dorong layanan digital. Sehingga masyarakat bisa memilih mau datang langsung atau mengurus secara digital. Ini penting, karena pelayanan publik juga berkaitan langsung dengan iklim investasi,” katanya.

Kemudahan layanan tersebut berjalan seiring dengan realisasi investasi Jakarta yang mencapai Rp173,6 triliun pada semester I 2026. Nilai itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp67,1 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, capaian tersebut menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar secara nasional. Nilai investasi Jakarta juga setara 17,2 persen dari total investasi nasional.

“Saya mendapatkan data bahwa semester yang lalu, semester pertama, investasi di Jakarta tahun 2026 ini Rp173,6 triliun, tertinggi di Indonesia,” jelas Pramono.

“Dan ini menunjukkan bahwa dengan pelayanan terpadu satu pintu, keterbukaan, dan sebagainya membuat masyarakat atau pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada Pemerintah DKI Jakarta,” tambahnya.

Baca Juga: Pramono Anung Ungkap Alasan Jakarta Butuh Dana Cadangan Rp5,6 Triliun

Baca Juga: Gandeng Developer Besar, Pramono Segera Ground Breaking Penataan Ulang Blok M

Baca Juga: Jakarta Mau Terbitkan Obligasi Rp5,2 Triliun, Pramono: Kalau Tak Diizinkan, Ya Sudah

Dalam peninjauan tersebut, Pramono juga meminta sejumlah layanan yang masih parsial dapat dituntaskan di MPP. Salah satunya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor yang diharapkan dapat dilengkapi hingga tahap pencetakan di lokasi sehingga masyarakat tidak perlu kembali ke kantor induk.

“Kita akan terus memperkuat pelayanan dari hulu sampai hilir, termasuk digitalisasi, pelayanan jemput bola, pendampingan investor, sampai Jakarta Investment Centre. Prinsipnya, pemerintah harus mempermudah masyarakat dan dunia usaha, memberikan kepastian, dan memastikan pelayanan itu benar-benar terasa manfaatnya,” pungkas Pramono.

Pramono juga menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar proses persetujuan perizinan tetap selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.