Bayi Baru Lahir Sudah Punya Utang Rp30 Juta Lebih Gegara Jokowi, Kata Refly Harun

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik kondisi fiskal negara yang tertekan akibat kebijakan dari Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Ia menyoroti perkembangan utang pemerintah dan menyebut setiap bayi yang lahir di negara ini secara tidak langsung telah menghadapi beban utang puluhan juta rupiah.

Refly mengatakan bahwa mantan presiden itu melalui kepemimpinannya telah membuat kacau kas dari Indonesia. Salah satunya dengan penambahan utang negara yang tinggi di era dari Jokowi.

Baca Juga: PSI Yakin Prabowo Akan Kembali Gandeng Anak Jokowi di 2029

“Dan jangan lupa 10 tahun bapaknya memerintah juga Indonesia hancur. Ya kita bukan dengan sentimen tapi dengan indikator. Utang luar negeri coba berapa?,” tegasnya, dikutip Selasa (6/10/2026)..

Refly kemudian membandingkan angka utang pemerintah pada akhir pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ddan Jokowi. Menurut Refly, utang pemerintah kemudian meningkat hingga sekitar Rp8.000 triliun setelah menjabatnya Jokowi.

“Tapi Jokowi berkuasa itu 2.600 itu mulai dari tahun 45 sampai terakhir SBY. Bayangkan 2014, cuma 2.600. Begitu Jokowi berkuasa berapa utang? 8.000 dia tingkatkan. 8.000, kurang lebih 8.000 triliun, bayangkan,” cetusnya.

Refly kemudian menjelaskan konsekuensi utang pemerintah dari sudut pandang beban per penduduk. Ia memperkirakan beban tersebut telah mencapai lebih dari Rp30 juta untuk setiap orang.

“Utang kita semua yang nanggung. Iya, makanya dibilang kalau kita dihitung, setiap bayi yang lahir, wah gitu. Itu sudah punya utang puluhan juta. Hitungannya 30 juta, Bang. Lebih sekarang mungkin. Lebih. Lebih, 30 juta sudah sudah lewat angka itu. Karena angka itu terus-menerus naik,” terangnya.

Refly juga mengaitkan besarnya kewajiban pemerintah dengan keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia, pemerintah menghadapi kondisi ketika pembiayaan baru diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggaran sekaligus memenuhi kewajiban yang telah ada.

“Kita kekuatan fiskal kita kan enggak. Enggak bisa. Kita hanya bisa gali lubang tutup lubang, terpaksa kita pinjam lagi juga,” kata Refly.

“Jadi gali lubang tutup lubang. Oke. Gali ini untuk nutupi ini. Bayangkan kalau misalnya kita punya APBN itu 3.500 sampai 4.000 dan sepertiganya utang untuk bayar utang. Ya itu you can imagine bagaimana ruang fiskal kita,” tuturnya.

Data Kementerian Keuangan sendiri menunjukkan posisi utang pemerintah memang berada di atas Rp8.000 triliun pada periode yang dibicarakan Refly. Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah pada Januari 2024 di Rp8.253,09 triliun. Angka tersebut terdiri atas pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN).

Baca Juga: Terbongkar di Persidangan, Jaksa Ungkap Beragam Cara Roy Suryo Diduga Manipulasi Ijazah Jokowi

Sementara APBN KiTa per 31 Juli 2024, posisi utang pemerintah tercatat Rp8.502,69 triliun dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 38,68 persen. Kemenkeu juga mencatat rasio tersebut masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.