Menperin Ungkap Industri Tekstil Masih Bermasalah, BUMN Didorong Jadi Penopang

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menilai penguatan perusahaan negara di sektor tekstil dapat menjadi salah satu upaya untuk menopang industri tekstil nasional yang masih menghadapi berbagai persoalan.

Sarmuji mengatakan, industri tekstil memiliki rantai usaha yang panjang dan tidak hanya melibatkan perusahaan berskala besar. Aktivitas di sektor tersebut juga terhubung dengan banyak industri kecil, termasuk usaha penjahitan.

“Memang masih ada banyak problem ya di industri tekstil. Tapi kalau pemerintah memang mau menjadikan BUMN tekstil ini menjadi lebih kuat, tentu kita sangat senang,” kata Sarmuji usai rapat internal di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, luasnya rantai industri tekstil membuat perkembangan sektor tersebut berdampak hingga ke pelaku usaha di tingkat bawah.

“Karena tekstil itu turunannya sangat banyak ya, termasuk di sektor-sektor industri kecil sangat banyak turunannya, penjahit-penjahit macam-macam sangat banyak,” ungkap dia.

Di sisi lain, Sarmuji menekankan peran Kementerian Perindustrian sebagai pendorong pertumbuhan sektor industri. Ia meminta kebijakan kementerian tidak berhenti pada penyelesaian persoalan administratif, tetapi turut memberikan dampak terhadap perkembangan industri yang berada di bawah pembinaannya.

Menurut Sarmuji, kinerja industri juga berkaitan dengan target pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Industri dinilai memiliki kapasitas besar dalam menciptakan lapangan kerja.

“Kalau pertumbuhan industrinya nggak tinggi, akan sulit dicapai pertumbuhan ekonomi 6%. Apalagi penyerapan tenaga kerja, sektor industri itu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding sektor-sektor yang lain,” jelas dia.

Baca Juga: Ekspor Kerajinan RI Melesat, Kemenperin Ingatkan IKM Soal Daya Saing

Baca Juga: Peringatan Menperin: Impor Terbuka Bisa Bikin Industri RI Terjepit

Baca Juga: Menperin Sarmuji Bidik Legacy Besar, Tak Mau Kinerjanya Biasa-Biasa Saja

Namun, Sarmuji menyebut tidak semua persoalan industri dapat ditangani Kementerian Perindustrian secara mandiri. Sejumlah kebijakan membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

Salah satu isu yang dicontohkannya adalah kebijakan impor. Menurut Sarmuji, arus impor perlu mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri, terutama untuk jenis barang tertentu yang berpotensi menekan produsen domestik.

“Kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Nah itu kita butuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder,” tutup Sarmuji.