Peringatan Menperin: Impor Terbuka Bisa Bikin Industri RI Terjepit

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti kebijakan impor yang dinilai bisa menekan keberlangsungan industri dalam negeri. Menurutnya, izin impor yang terlalu terbuka tanpa mempertimbangkan kemampuan produksi nasional berisiko membuat sejumlah sektor manufaktur kesulitan bertahan.

“Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan Sarmuji setelah melakukan pertemuan dengan jajaran unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ia meminta setiap unit memetakan persoalan yang dihadapi industri, termasuk hambatan yang bisa mengganggu pertumbuhan dan daya saing manufaktur nasional.

Bagi Sarmuji, Kemenperin tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif atau pembinaan rutin. Kementerian tersebut harus mampu mempercepat pertumbuhan industri dengan mencari persoalan yang menghambat pelaku usaha dan mendorong penyelesaian yang lebih konkret.

“Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ujarnya.

Dorongan tersebut berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Sarmuji menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen akan sulit dicapai apabila sektor industri tidak tumbuh cukup tinggi.

Industri, kata dia, juga memiliki posisi penting dalam penciptaan lapangan kerja. Karena itu, pertumbuhan manufaktur tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output, tetapi juga dengan kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja.

“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” katanya.

Untuk mencari persoalan yang terjadi di lapangan, Sarmuji meminta jajarannya tidak hanya melihat informasi dari level pimpinan. Ia membuka ruang bagi pejabat eselon II maupun jajaran lain untuk menyampaikan masalah yang mereka temui secara langsung.

Menurutnya, informasi dari level bawah diperlukan karena tidak semua persoalan industri selalu terlihat pada jenjang pimpinan tertinggi.

“Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi,” tuturnya.

Ia menilai mekanisme tersebut dapat membantu Kemenperin mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi industri.

“Menyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting. Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya. Begitu juga informasi dari luar, kami sangat terbuka untuk menerimanya,” ujar Sarmuji.

Dengan cara tersebut, Kemenperin diharapkan tidak hanya menerima laporan mengenai kondisi industri secara administratif, tetapi juga mengetahui persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.

Kebijakan Impor Tak Bisa Berdiri Sendiri

Sarmuji menyadari persoalan industri, termasuk pengaturan impor, tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kemenperin. Kebijakan tersebut bersinggungan dengan kewenangan kementerian dan lembaga lain, mulai dari perdagangan hingga fiskal dan sektor bahan baku.

Karena itu, ia ingin koordinasi lintas kementerian diperkuat. Menurutnya, perlindungan terhadap industri dalam negeri membutuhkan kebijakan yang saling terhubung agar tidak ada kebijakan di satu sektor yang justru menekan sektor lainnya.

“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja. Ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian atau lembaga lainnya,” jelasnya.

Baca Juga: Menperin Sarmuji Bidik Legacy Besar, Tak Mau Kinerjanya Biasa-Biasa Saja

Baca Juga: Baja Kendal Tembus Australia, Kemenperin Khawatir Ekspor Tak Berlanjut

Baca Juga: Mesin Industri RI Dibayangi Ketertinggalan, Kemenperin Turun Tangan Audit

Sarmuji mengatakan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan langkah Kemenperin berikutnya. Ia ingin kementerian yang dipimpinnya lebih aktif mencari titik persoalan yang menghambat industri, bukan hanya menunggu masalah muncul.

Ia pun memasang target agar masa kepemimpinannya di Kemenperin meninggalkan perubahan yang dapat dirasakan sektor industri.

“Jangan sampai keberadaan saya sebagai Menteri itu biasa-biasa saja. Kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” tegas Sarmuji.