FLAPI Mendorong Segera Bangun Jalur Jalan Terintegrasi

Forum Lintas Asosiasi Penguatan Logistik Indonesia (FLAPI) mendorong pemerintah untuk segera membangun jalur jalan yang terintegrasi dan menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas terkait implementasi kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overload) pada 2029.

Kesiapan infrastruktur dan regulasi dinilai krusial agar aturan tersebut tidak mengancam kelangsungan operasional industri nasional.

Perwakilan FLAPI, Sudarman, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung kebijakan zero ODOL dengan masa transisi terstruktur (2026–2029) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Namun, keberhasilan regulasi ini membutuhkan kepastian di lapangan.

"Kami mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan yang implementasi dan petunjuk teknisnya memberikan kepastian, mekanisme transisi, serta pembagian tanggung jawab antar pemangku kepentingan,” ujar Sudarman dalam forum FGD bertajuk “Implementasi Zero ODOL untuk Masa Depan Indonesia”, baru-baru ini.

Sudarman membeberkan bahwa kebijakan zero ODOL tidak bisa berdiri sendiri. Aturan ini wajib dibarengi dengan kualitas jalan yang memadai, konektivitas antarmoda, serta harmonisasi kelas jalan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasalnya, mayoritas pabrik anggota FLAPI berlokasi di remote area atau pelosok lantaran harus berdekatan dengan sumber bahan baku. Kondisi ini memaksa armada distribusi perusahaan melewati akses jalan kelas 3 atau jalan pedesaan.

"Jika zero ODOL diberlakukan, industri yang tergabung dalam FLAPI langsung terkena dampaknya lebih dulu. Volume yang harus diangkut kapasitasnya besar, truknya juga harus memiliki dimensi besar seperti di industri kaca lembaran. Semuanya pasti akan kena dampak,” tegas Sudarman.

Untuk menghindari guncangan pada rantai pasok, FLAPI meminta agar transisi menuju zero ODOL dijalankan secara terukur dan tidak terkesan mendadak.

Sebagai solusi konkret, FLAPI mengusulkan pembentukan forum konsultasi yang bersifat permanen antara pemerintah dan pelaku usaha. Wadah ini dinilai penting agar industri memiliki ruang penyampaian aspirasi jika terjadi kendala teknis dalam proses transisi logistik tersebut.

Sebagai informasi, FGD mengenai sinkronisasi implementasi zero ODOL ini turut dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Edi Susilo.

Adapun FLAPI merupakan wadah komunikasi lintas sektor yang menaungi delapan asosiasi besar, di antaranya Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI), Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), dan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI).