Sudah Dicopot dari Menkeu, Prabowo Disebut Bakal Limpahkan Kopdes ke Purbaya

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pembiayaan sejumlah program sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pendanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aktivis sekaligus pendiri Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan sejak awal berkaitan erat dengan agenda social expanding atau perluasan belanja sosial yang diusung Prabowo.

Pandangan itu disampaikan Syahganda dalam diskusi bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa yang ditayangkan Forum Keadilan TV pada 18 September 2026. Ketika itu, Syahganda belum dilantik Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Menurut dia, program seperti Kopdes Merah Putih dan MBG membutuhkan dukungan anggaran dalam jumlah besar sehingga Presiden membutuhkan sosok Menteri Keuangan yang memiliki kesamaan visi.

"Presiden ingin MBG dan Koperasi Merah Putih diamankan. Koperasi Merah Putih itu uang besar, MBG juga uang besar. Tokoh (ekonom) lain yang saat itu tersedia dinilai terlalu neolib dan kelihatan tidak cocok dengan ide-ide social expanding Prabowo yang begitu besar," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, kesamaan pandangan tersebut mulai terlihat dalam pertemuan di Istana setelah kerusuhan Agustus tahun lalu. Saat itu, Purbaya masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menyampaikan paparan ekonomi kepada Presiden.

Purbaya kemudian dipercaya menjadi Menteri Keuangan dan disebut memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan yang sejalan dengan garis haluan "Merah Putih". Syahganda menilai Purbaya diposisikan sebagai eksekutor untuk menjalankan agenda ekonomi pemerintahan sekaligus menghadapi dominasi pemikiran neoliberalisme di Kementerian Keuangan.

Dalam menjalankan misi tersebut, Purbaya disebut berupaya mencari sumber pendanaan bagi program pemerintah tanpa menambah utang luar negeri secara berlebihan. Langkah itu, menurut Syahganda, dilakukan melalui penertiban kebocoran pajak, transfer pricing korporasi besar, hingga pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Upaya tersebut dinilai berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk memperluas ruang fiskal bagi program-program yang menyasar masyarakat.

Syahganda menilai langkah Purbaya selama sekitar satu tahun menjabat telah berhasil mendorong pembenahan sistem ekonomi yang menurutnya selama ini berpusat pada kelompok tertentu. Namun, kebijakan tersebut juga disebut menimbulkan instabilitas dan resistensi dari berbagai pihak.

Pergantian Purbaya dengan Suahasil Nazara kemudian menjadi perhatian karena terjadi ketika pemerintah masih harus memastikan keberlanjutan pembiayaan sejumlah program prioritas.

Baca Juga: Usai MK Tak Terima Gugatan Ijazah Gibran, Mahfud MD Ungkap Justru Ada Celah di Ranah Pidana

Sebelum dicopot, Purbaya sendiri telah menyatakan pemerintah menyiapkan dana untuk pembayaran kewajiban pembiayaan Kopdes Merah Putih. Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk memperkuat operasional dan keberlangsungan program tersebut.

Kini, perhatian tertuju pada arah kebijakan fiskal setelah pergantian Menteri Keuangan. Keberlanjutan pendanaan Kopdes Merah Putih dan MBG menjadi salah satu isu yang akan menentukan bagaimana agenda perluasan belanja sosial pemerintahan Prabowo dijalankan setelah Purbaya tidak lagi berada di Kementerian Keuangan.