Bulog Cetak Rekor 4,13 Juta Ton, Tantangan Jaga Cadangan Pangan Belum Usai

Perum Bulog kembali memperbaharui catatan rekor berupa realisasi pengadaan gabah setara beras sebesar 4.131.492 ton, alias 4,13 juta ton. Jumlah itu sekitar 103,29% dari target nasional sebesar 4 juta ton hingga 11 Oktober 2026.

Angka tersebut juga menambah catatan rekor serapan gabah setara beras dari petani yang sebelumnya mencapai 4,11 juta ton per 9 Oktober 2026. 

Capaian tertinggi sepanjang sejarah ini turut disyukuri melalui kegiatan tasyakuran di Sentra Pengolahan Beras Bulog, Kompleks Pergudangan Banjar Kemantren, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/10/2026). 

Adapun Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengadaan pangan dalam negeri. Hingga 11 Oktober 2026, Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur berhasil merealisasikan pengadaan gabah dan beras sebesar 979.817 ton, atau 110,85 persen dari target wilayah sebesar 883.912 ton.

Dengan kontribusi mencapai 23,7% terhadap total pengadaan nasional, Jawa Timur menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan Bulog mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menilai pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi tasyakuran memiliki makna strategis, mengingat besarnya kontribusi wilayah tersebut terhadap pengadaan nasional. 

Baca Juga: Tak Cuma Jual Beras, Bulog Siap Ekspansi ke Bisnis Karung Plastik

Baca Juga: Tak Cuma Jual Beras, Bulog Siap Ekspansi ke Bisnis Karung Plastik

"Keberhasilan ini sekaligus menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi beras nasional yang memberikan kontribusi besar bagi penguatan cadangan pangan pemerintah," ujar Ahmad.

Menurut dia, capaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029.

"Realisasi pengadaan yang melampaui target mencerminkan kuatnya kolaborasi antara Bulog, petani, mitra penggilingan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi produksi pangan daerah," pungkas Ahmad.