DJP Mulai Bidik Transaksi Sawit Lewat AI, Data Produksi Bakal Dicocokkan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat pengawasan pajak di sektor kelapa sawit. 

Wakil Menteri Keuangan, Nurkholishoh Ibnu Aman, mengatakan pemanfaatan AI memungkinkan otoritas pajak menganalisis data transaksi secara lebih terperinci, mulai dari jenis barang yang diperjualbelikan, volume transaksi, hingga harga yang tercantum dalam faktur.

“Kami menggunakan machine learning untuk membaca faktur-faktur ini dan mengetahui apa yang dijual, berapa banyak, serta pada harga berapa,” kata Nurkholishoh dalam forum 7th BRITACOF, Selasa (13/10/2026).

Teknologi tersebut untuk mencocokkan transaksi pembelian buah sawit dengan perkiraan produksi minyak sawit dan laporan penjualan perusahaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, DJP dapat menelusuri transaksi yang berpotensi menunjukkan ketidakpatuhan pajak.

Menurut Nurkholishoh, pendekatan tersebut dilakukan karena kompleksitas aktivitas bisnis membuat otoritas pajak membutuhkan data dan perangkat analisis yang lebih baik. DJP juga mulai menerapkan pendekatan serupa pada sektor usaha lainnya untuk memperkuat pengawasan perpajakan.

Selain sektor sawit, DJP mengembangkan dashboard untuk memetakan individu berpenghasilan tinggi, keluarga, perusahaan, aset, dan hubungan kepemilikannya. Sistem ini dirancang untuk membantu pegawai pajak memahami keterkaitan aset dan aktivitas ekonomi wajib pajak.

Baca Juga: Dugaan Under-Invoicing CPO Rp600 Triliun Dipertanyakan, Pemerintah Dinilai Perlu Kaji Ulang

Baca Juga: B50 Bisa Gerus Ekspor Sawit RI, Pasokan Terancam Makin Seret pada 2027

Teknologi AI juga dikembangkan untuk membantu memantau perubahan terkait aksi korporasi, seperti merger dan akuisisi maupun transaksi saham. Dengan sistem tersebut, perubahan kepemilikan dan kondisi keuangan diharapkan dapat terpantau lebih cepat.

Meski demikian, Nurkholishoh menegaskan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan modernisasi perpajakan. Pemerintah tetap membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta kepercayaan masyarakat untuk memastikan sistem berjalan efektif.