PSI Ngamuk ke Koalisi Prabowo Soal Pemakzulan Gibran: Setuju Pemilu Tapi Tak Setia dengan Hasilnya

Eskalasi politik pasca-pemilihan presiden kembali mendidih menyusul adanya pembiaran terhadap wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya melihat manuver sejumlah elite politik, termasuk yang berada di lingkar koalisi atas hal itu di Indonesia.

Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dedy Nur Palakka mengutuk keras sikap hipokrit para politisi yang dinilai telah menodai esensi demokrasi dan mengkhianati suara jutaan rakyat dari Indonesia.

Baca Juga: Politikus Senior Cap Wapres Gibran Cuma Jadi Beban, Prabowo Lebih Baik Pimpin Negara Sendirian

Dedy secara terbuka menyerang moralitas para elite politikus yang terus menggoreng isu pelengseran Gibran. Ia menyoroti inkonsistensi yang sangat telanjang dari para aktor politik tersebut: mereka dengan sadar berpartisipasi dan menyetujui seluruh tahapan pemilu, namun menolak untuk setia pada hasil akhir yang telah ditetapkan secara sah oleh negara.

Baginya, wacana pemakzulan yang terus diembuskan di ruang publik bukan lagi sekadar dinamika ketatanegaraan biasa, melainkan sebuah akrobat politik kotor yang tidak menghargai kedaulatan rakyat.

“Mari kita nikmati permainan politik elite yang benar-benar tidak terhormat, bersetuju dengan pemilu tapi tidak setia dengan hasilnya. Memalukan,” ujar Dedy, dikutip Rabu (14/10/2026).

Bagi Dedy dan jajaran partainya, memproses wacana tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi itu sendiri, meskipun dibungkus dengan narasi hukum.

Pemberhentian presiden atau wakil presiden, menurut konstitusi, adalah langkah pamungkas yang harus didasarkan pada pelanggaran hukum berat dan pengkhianatan terhadap negara, bukan semata-mata diatur oleh sentimen ketidaksukaan politik para elite yang kalah saing.

PSI mendesak seluruh partai politik, terutama yang saat ini bernaung di bawah payung koalisi pemerintah, untuk merapatkan barisan dan menunjukkan komitmen yang jelas. Membiarkan wacana pemakzulan ini terus menjadi bola liar sama halnya dengan menampar wajah demokrasi.

Dedy mengingatkan bahwa suara rakyat yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran. Keduanya dipilih secara demokratis dan harga mati yang tidak bisa ditawar atau digagalkan lewat skenario pemakzulan yang diorkestrasi oleh segelintir elite di ruang tertutup.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie membuka wacana bahwa pemakzulan sang wapres sangat mungkin dieksekusi oleh parlemen.

Jimly secara spesifik menunjuk pada dua celah yang bisa dijadikan pintu masuk oleh anggota dewan: skandal jejak digital akun fufufafa yang dikategorikan sebagai dugaan perbuatan tercela, serta rentetan perdebatan hukum soal kelengkapan dokumen administrasi pendidikan Gibran di Pilpres 2024.

Baca Juga: Ada Realita Pahit di Balik Wacana Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Tembok Koalisi Prabowo Terlalu Tebal

“Kalau mau, pemakzulan dia bisa diproses,” kata Jimly.