Siapa yang Disindir SBY? Politisi PSI Beri Respons Menohok

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menyoroti pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyindir sosok mantan presiden yang dinilai tidak mampu menjadi negarawan sejati karena pikirannya hanya berkutat pada pemilu dan kekuasaan.

Sejumlah pihak menduga sindiran tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang hingga kini masih dianggap aktif dalam dinamika politik nasional. Salah satu yang disorot adalah safari politiknya ke berbagai daerah yang dinilai bertujuan membesarkan PSI.

Menanggapi hal itu, Dedy menilai SBY juga masih terlibat dalam politik meski tidak menunjukkannya secara terang-terangan.

"Saling sindir itu artinya SBY juga masih berpolitik, cuman agak malu-malu saja. Orang politik kalau masih senang intip dapur tokoh lain artinya dia juga belum selesai dalam politik," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (15/10).

Menurut Dedy, Jokowi justru secara terbuka menunjukkan kedekatannya dengan PSI.

"Jokowi jelas terbuka bersama PSI dan itu sangat baik, ngapain main belakang layar lagi. Dunia sudah ngga sama lagi," tegasnya.

Sebelumnya, dalam perayaan Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Rabu (14/10/2026), SBY menjelaskan bahwa para politisi umumnya dihadapkan pada kepentingan jangka pendek, termasuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

"Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati, berpikir semoga terpilih kembali. Anggota DPR, DPRD, DPD pasti berpikir terpilih kembali. Itu tidak salah. itulah politisi," kata SBY.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Dampak Tak Terduga Bagi Keluarga Jokowi Jika Gibran Pilih Mundur

SBY menuturkan bahwa para pejabat dan politisi wajar memikirkan bagaimana mempertahankan dukungan publik agar kembali terpilih. Namun, menurutnya, pola pikir tersebut berbeda dengan seorang negarawan yang harus memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.

"Negarawan harus memikirkan hal-hal jauh di masa depan. Stateman itu tak harus mantan presiden. Bukan semua bisa jadi negrawan. Country over party. Country first. Jangan pula dibalik, jangan partai politik diutamakan sementara negara belakangan, wrong,"  tegasnya.