PM Malaysia Buka Suara Usai Dinilai Kurang Tegas Hadapi Kabut Asap dari Karhutla RI

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menanggapi kritik yang menyebut pemerintahannya kurang tegas dalam menangani kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Usai menghadiri peluncuran Proyek Residensi Mahasiswa Universitas Malaya (UM), Kamis (15/10), Anwar menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan tersebut.

"Kami sudah melakukan yang kami bisa," kata dia ke awak media, dikutip Malay Mail.

Pernyataan Anwar muncul di tengah meningkatnya desakan agar Malaysia mengambil langkah lebih tegas terhadap Indonesia. Mantan Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, sebelumnya mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya "terlalu lunak" dalam menghadapi persoalan kabut asap.

Desakan serupa datang dari anggota parlemen Bagan, Lim Guan Eng. Ia meminta pemerintahan Anwar mempertimbangkan langkah hukum terhadap Indonesia untuk menuntut ganti rugi atas dampak kabut asap.

Lim juga mengusulkan pembentukan gugus tugas permanen ASEAN yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar negara-negara kawasan dapat merespons kebakaran dengan cepat sebelum asap menyebar melintasi perbatasan.

"Jika pemerintah Indonesia menolak gugus tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, pemerintah Malaysia tak akan punya pilihan selain memulai tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi," ujar Lim saat membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Kamis (15/10), dikutip Malay Mail.

Ia menilai masyarakat Malaysia tidak bisa terus menghadapi krisis kabut asap tanpa tindakan yang lebih tegas dari pemerintah.

"Rakyat Malaysia tak bisa lagi berdiam diri dan tak bertindak dalam menghadapi krisis kabut asap yang berulang ini."

Baca Juga: Anggota Parlemen Malaysia Ancam Seret Indonesia ke Jalur Hukum Gegara Kabut Asap Makin Menggila!

Tekanan terhadap pemerintah Malaysia meningkat seiring memburuknya kualitas udara. Pada Kamis pukul 10.00, sebanyak 34 dari 68 stasiun pemantauan mencatat indeks polusi udara (API) dalam kategori tidak sehat.

Dampaknya juga merambah sektor pendidikan dan perekonomian masyarakat. Malaysia telah menutup sekolah di Kuala Lumpur dan sejumlah negara bagian sejak beberapa pekan sebelumnya, sementara pekerja yang mengandalkan aktivitas di luar ruangan turut mengalami gangguan ekonomi akibat kabut asap.