Balik Tantang Jokowi, Inisiator Upaya Pemakzulan Gibran: Saya, Effendi dan Ubedilah Itu Bisa Dilacak

Wacana Hak Angket ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ijazahnya terus memicu ketegangan politik menyusul tuduhan keras soal adanya "penumpang gelap" serta "operator politik" dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Inisiator dan Pengamat Politik Ray Rangkuti secara terbuka menepis seluruh narasi yang dibangun oleh politikus itu. Ia menegaskan bahwa gerakan menuntut transparansi administratif di parlemen adalah gerakan moral dan konstitusional yang aktor-aktornya berwujud nyata, memiliki rekam jejak akademis yang jelas, dan bergerak secara terang-terangan di ruang publik.

Baca Juga: PSI Jadi Kendaraan, Jokowi Mulai Ancang-ancang Bangun Pertahanan Politik untuk 2029

Bagi Ray, penggunaan terminologi "penumpang gelap" oleh mantan wali kota itu untuk mendiskreditkan tuntutan masyarakat sipil adalah sebuah kesalahan besar dalam membaca situasi. Ia memastikan tidak ada konspirasi ruang tertutup dalam wacana hak angket ini.

"Ini karena apa namanya itu, ada kepentingan ada yang menggerakkan dan ada penumpang. Kira-kira begitu ya. Istilahnya itu penumpang gelap," ujar Ray dikutip Rabu (21/10/2026).

Untuk mematahkan tudingan bahwa gerakan ini digerakkan oleh sosok misterius tanpa identitas, ia dengan lantang menyebutkan nama-nama tokoh intelektual publik yang selama ini berada di garis depan dalam menuntut keadilan administratif. Tokoh-tokoh tersebut adalah figur publik yang alamat dan jejak digitalnya sangat mudah diverifikasi oleh aparat negara sekalipun.

"Kalau yang ikut aksi menuntut hak angket itu, itu semua terang-benderang. Enggak ada yang gelap di situ itu. Terang benderang ini ada orangnya, itu ada orangnya. Saya, Effendi Gazali, Ubedilah Badrun, itu bisa dilacak," tegas Ray.

Ray menyesalkan sikap mantan presiden itu yang seolah mencoba membangun framing bahwa mempertanyakan ijazah pejabat publik adalah sebuah kejahatan politik terselubung. Menurutnya, gerakan yang digawangi oleh tokoh sipil ini berangkat dari keresahan akademis yang sah.

Mereka secara sadar menggunakan hak demokratisnya untuk mendorong anggota dewan agar menjalankan fungsi pengawasan tertinggi (supreme oversight).

Baca Juga: Jokowi Balik Menyerang, Tanda Solo Panik Tangani Polemik Ijazah Gibran

Keberadaan mereka di ranah publik menunjukkan bahwa gerakan ini bukanlah operasi intelijen atau sabotase politik, melainkan murni aspirasi warga negara yang menginginkan kejelasan status administratif para pemimpinnya agar pemerintah tidak terus-menerus disandera oleh isu legalitas di masa mendatang.