Bukan Cuma Upah Buruh Naik 6,5%, Dua Indikator Ini Jadi Bukti Kesejahteraan Wong Cilik Meningkat

Pemerintah menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai terlihat dalam dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu indikator yang dikedepankan adalah kenaikan rata-rata upah buruh sebesar 6,5 persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan kenaikan upah tersebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan pada periode sebelumnya yang hanya sekitar 1 persen. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang merata. 

Syahganda menjelaskan, perekonomian nasional juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026. Ia menilai capaian tersebut didorong oleh percepatan belanja pemerintah di awal tahun yang kemudian memicu meningkatnya aktivitas sektor swasta.

Menurut dia, strategi belanja negara yang dilakukan lebih awal berhasil memberi efek berganda terhadap perekonomian. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sejumlah pihak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Baca Juga: Mulai 2027, Buruh Malaysia Bakal Dapat Gaji Rp8,75 Juta per Bulan

“Nah, kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” kata Syahganda, dalam siaran pers, dikutip Kamis (22/10).

Tak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat naik dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada periode yang sama berada di level 108,85.

Syahganda menilai peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat di lapisan bawah. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kalangan tertentu.

“Karena rata-rata kenaikan upah buruh sudah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” tutur dia. 

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Berdasarkan data yang dipaparkan Syahganda, sekitar 11 juta warga mengalami penurunan status ekonomi dari kelas menengah menjadi kelas menengah bawah. 

Baca Juga: Buruh Tuntut Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, KSPI dan Partai Buruh Gelar Demo di 38 Provinsi

Ia mengatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah pada tahun depan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendorong pengembangan sektor industri, termasuk industri otomotif, guna memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya serap tenaga kerja.

“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” tandasnya.