OJK Berjuang Pertahankan Status Indonesia di Emerging Market

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan terus membenahi pasar modal Indonesia demi mempertahankan status sebagai emerging market atau pasar berkembang. Langkah ini menjadi sorotan di tengah kekhawatiran atas kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan pemerintah bersama otoritas terkait terus berupaya meningkatkan kredibilitas pasar modal nasional. Upaya tersebut juga mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian.

“Kita tetap berusaha supaya Indonesia tetap di emerging market. Makanya kita semua didukung oleh Bapak Presiden, semua kementerian, di mana Indonesia tetap bisa perbaikan dan bisa, moga-moga tetap bisa di posisi sekarang,” ujar Friderica dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan yang akrab disapa Kiki itu disampaikan saat menanggapi kekhawatiran mengenai potensi keluarnya dana asing atau capital outflow jika status Indonesia berubah menjadi standalone market. Namun, ia tidak merinci berapa besar dana asing yang berpotensi keluar jika perubahan tersebut terjadi.

Kiki menegaskan, OJK akan tetap melanjutkan reformasi pasar modal, dengan fokus pada peningkatan integritas, transparansi, dan likuiditas perdagangan. Menurutnya, pembenahan diperlukan agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan mampu menarik kepercayaan investor.

“Pokoknya reformasi pasar modal jalan terus. Kita melihat bagaimana supaya dukungan Bapak Presiden juga, supaya pasar modal Indonesia itu semakin kredibel,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa reformasi tersebut bukan sekadar respons terhadap evaluasi MSCI. Pembenahan telah berjalan sejak Januari 2026 sebagai bagian dari upaya memperbaiki berbagai kelemahan di pasar modal sesuai arahan Presiden.

“Kita kan melakukan perbaikan bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang kalau Mas lihat kita dari Januari, sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang,” jelasnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian OJK adalah penegakan aturan atau enforcement. Kiki mengakui, penegakan aturan di pasar modal masih perlu diperkuat agar pelanggaran dapat ditindak secara tegas.

Ia menyinggung pengumuman sanksi denda yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Menurutnya, langkah penegakan aturan serupa akan terus dilakukan.

“Nanti ke depan kita akan terus lakukan enforcement,” tegasnya.

Kiki juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia tidak gentar menghadapi MSCI. Menurutnya, dukungan Presiden menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keberlanjutan reformasi pasar modal.

Baca Juga: Investor Wajib Tahu, Ini Daftar Sekuritas yang Kena Sanksi OJK dalam Kasus DSSA dan CUAN

Baca Juga: Babah Alun Ajak Beli Saham, Bisa Kena Aturan Finfluencer OJK? Ini Penjelasannya

Baca Juga: Prabowo Murka ke MSCI, Said Didu Ungkit Momen Saat Ketua OJK Diminta Mundur

OJK, lanjut Kiki, telah melaporkan perkembangan pasar modal kepada Presiden, termasuk kinerja emiten pada kuartal II-2026 serta kondisi struktur pasar modal Indonesia.

“Tadi kami udah melaporkan kepada Bapak Presiden progres saat ini, perkembangan emiten di Q2 2026, kemudian struktur pasar modal kita. Masih jalan terus, masih jalan terus,” ungkapnya.

Kiki berharap reformasi yang dilakukan dapat membuat pasar modal Indonesia semakin kredibel, likuid, dan transparan. Dengan begitu, pasar modal diharapkan mampu menjadi tempat investasi jangka panjang yang tepercaya bagi masyarakat Indonesia.

“Makanya reformasi harus kita lakukan, semakin kredibel, semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi rumah untuk long-term investment buat masyarakat Indonesia,” pungkasnya.